Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengaku kehadirannya untuk melaporkan hasil dari kunjungan di Amerika Serikat (AS) hingga membahas perihal Sekolah Rakyat.
"Mengenai sekolah rakyat tapi juga lapor perjalanan saya kemarin ke AS," kata Sri Mulyani di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu sore (30/4/2025).
Sementara itu ditanya mengenai pembiayaan Sekolah Rakyat, apakag menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sti Mulyani belum menjawab rinci.
"Nanti kita lihat ya. Pasti dari sebagian dari APBN kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, pasti bantu juga," kata Sri Mulyani.
Selain membahas Sekolah Rakyat dan hasil kunjungan ke AS, Sri Mulyani akan melaporkan perihal kinerja APBN.
"Iya nanti pasti dilaporin dong," karw Sri Mulyani.
Selain memanggil Menkeu, Prabowo turut memanggil Menteri Sosial Saifullag Yusuf atau Gus Ipul untuk membahas lebih lanjut Sekolah Rakyat.
Ipul mengatakan kedatangan dia ke Istana guna melaporkan perkembangan terkini Sekolah Rakyat.
"Kita mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya," kata Ipul.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Sertifikat Lahan Sekolah Rakyat Selesai Paling Lambat 2 Bulan
"53 titik ini terus dilakukan pematangan bahkan sudah mulai penyediaan sarana-prasarana. Apakah bangku, kursi, tempat tidur siswa dan lain sebagainya," ujarnya.
Satgas Sekolah Rakyat Resmi Dibentuk
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat atau Satgas Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk mendukung program unggulan Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul.
Pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025. Kepmen tersebut resmi berlaku sejak 11 April 2025.
"Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Satgas Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini," bunyi Kepmen tersebut, dikutip Rabu (30/4/2025).
Satgas Sekolah Rakyat bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam mengordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat dengan pendekatan umum, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Berita Terkait
-
Pemerintah Targetkan Sertifikat Lahan Sekolah Rakyat Selesai Paling Lambat 2 Bulan
-
Mensos Ungkap Tahapan Seleksi Calon Siswa Sekolah Rakyat, dari Verifikasi Data hingga Cek Kesehatan
-
Indonesia Punya Strategi Hadapi Perang Dagang Amerika vs China, Begini Respon Menkeu AS
-
Sri Mulyani Ungkap Peluang Danantara Kelola Dana Bank Dunia
-
Komisi XI Yakin Sri Mulyani Mampu Selamatkan Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Global
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?