Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, narasi dan tautan terkait rekrutmen Koperasi Desa Merah Putih merupakan hoaks.
Hati-hati lowongan kerja palsu
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap maraknya penipuan lowongan kerja palsu.
Modus penipuan ini kian canggih, sering kali memanfaatkan nama perusahaan besar atau institusi resmi untuk menjebak pencari kerja.
Kemnaker mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dan cermat dalam mencari informasi lowongan kerja, terutama yang tersebar melalui berbagai platform digital. Langkah ini dianggap penting untuk menghindari jebakan penipuan dalam proses mencari pekerjaan.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menjelaskan bahwa meningkatnya penggunaan platform digital untuk mencari dan menawarkan pekerjaan telah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab sebagai celah untuk menjalankan aksi penipuan
"Kami meminta masyarakat untuk melakukan pengecekan ulang terhadap informasi lowongan pekerjaan, baik dengan memverifikasi melalui website resmi perusahaan, media sosial resmi, maupun menghubungi langsung perusahaan terkait," katanya dikutip dari Antara.
Tidak sedikit korban yang dirugikan, baik secara finansial maupun emosional, karena kurangnya kehati-hatian dalam memverifikasi informasi loker.
Oleh karena itu, agar tidak menjadi korban, penting untuk mengenali ciri-ciri lowongan kerja palsu dan mengambil langkah-langkah preventif.
Baca Juga: CEK FAKTA: Kemensos Janjikan Tunjangan Rp150 Juta untuk Pekerja Migran
Adapun ciri-ciri umum lowongan kerja palsu sebagai berikut:
Ciri-ciri penipuan lowongan kerja palsu
1. Bahasa penulisan tidak rapi. Informasi lowongan kerja sering kali ditulis dengan buruk, penuh kesalahan ketik, dan menggunakan bahasa yang tidak formal.
2. Meminta sejumlah uang. Calon pelamar biasanya diminta untuk membayar sejumlah uang dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti biaya pelatihan, transportasi, atau administrasi.
3. Menawarkan gaji yang tidak masuk akal. Gaji yang dijanjikan sering kali terlalu tinggi dibandingkan dengan jenis pekerjaan atau posisi yang ditawarkan.
4. Meminta data pribadi. Pelamar akan diminta memberikan informasi pribadi, seperti nomor KTP, kartu keluarga, NPWP, atau dokumen lain yang bersifat sensitif.
Berita Terkait
-
Roberto Mancini Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Begini Fakta Sebenarnya
-
Lupakan IPK! Rekrutmen Berbasis Skill Jadi Tren, Begini Cara Platform Ini Membantu
-
CEK FAKTA: Jokowi Buat Natuna Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat China
-
Lowongan Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP): Tersedia 16 Posisi
-
Lowongan Kerja Kemenkes Oktober 2025: Ini Jadwal, Posisi, Syarat dan Cara Daftarnya
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik
-
Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Digelandang ke KPK Besok
-
Prabowo ke Tanah Abang! KAI Ungkap Agenda Mendadak di Istana