Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran anggota Kabinet Merah Putih untuk duduk dan berkoordinasi bersama dalam mencari solusi mengurangi biaya haji agar lebih terjangkau lagi bagi umat Islam di Indonesia.
Dalam sambutannya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025), Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji karena mereka telah menabung dan menunggu cukup lama.
"Kita juga berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu. Jadi saya minta Menteri Agama, Kepala Badan Haji, tentunya dibantu Penasihat Khusus Presiden bidang Haji untuk koordinasi sebaik-baiknya, duduk bersama dan mencari solusi-solusi untuk mengurangi biaya haji," kata Prabowo sebagaimana dilansir Antara.
Meski biaya ibadah haji pada pemerintahannya sudah turun sebanyak Rp4 juta, Prabowo mengaku masih belum puas akan penurunan tersebut. Prabowo ingin biaya haji di Indonesia lebih terjangkau dari negara tetangga.
"Tapi (penurunan biaya haji) Rp4 juta saya minta dikurangi lagi karena saya belum puas. Kita harus yang termurah yang bisa kita capai. Kalau bisa lebih murah dari Malaysia," kata Prabowo kepada jajaran.
Presiden menyebutkan bahwa jamaah haji dan umroh dari Indonesia mencapai lebih dari 2 juta warga, bahkan mendekati 2,2 juta warga dalam satu tahun. Pada musim puncaknya, jumlah warga yang pergi ke Tanah Suci bisa mencapai 12.000 orang per hari.
Menurut Presiden, angka tersebut merupakan sesuatu yang sangat besar karena kemungkinan Indonesia merupakan negara dengan rombongan haji dan umroh terbesar di dunia.
Oleh karena itu, Presiden juga akan mengupayakan penurunan biaya haji lewat jalur diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi.
"Saya sudah minta waktu untuk ketemu pimpinan negara Saudi, Kerajaan Arab Saudi. Di situ saya akan membahas upaya kita permintaan Indonesia," kata Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Ongkos Haji Turun Tahun Depan, Biaya Katering hingga Penerbangan Kena Sunat?
Prabowo juga meminta Garuda Indonesia yang selama ini menjadi maskapai resmi penerbangan haji jamaah Indonesia untuk melakukan efisiensi.
Menurut Presiden, Garuda bisa menghilangkan aspek yang tidak diperlukan agar biaya haji bisa lebih ditekan lagi.
Respons BP Haji
Merespons perintah Presiden Prabowo agar biaya haji turun tahun depan, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui upaya menurunkan biaya haji bukan tugas mudah. Karenanya, pemerintah akan menelusuri komponen-komponen haji yang bisa dilakukan efisiensi.
"Itu memang yang salah satu disampaikan presiden sejak awal makanya istilah presiden telusuri komponen cost mulai dari transportasi mulai dari konsumsi akomodasi. Tentu tugas berat kami di 2026 adalah terlusuri cost pembentuk biaya haji supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi tetapi tidak mengurangi pelayanan," kata Dahnil di Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025).
Menurut Dahnil, efisiensi biaya haji bisa dilakukan mulai dari menekan biaya katering hingga transportasi atau penerbangan. Dahnil mengatakan 30 persen dari total biaya haji dikeluarlan untuk pembiayaan transportasi.
Tag
Berita Terkait
-
Kenal Baik, Eko Patrio Ikut Dambakan Pernikahan Verrell Bramasta dan Fuji
-
Prabowo Perintahkan Ongkos Haji Turun Tahun Depan, Biaya Katering hingga Penerbangan Kena Sunat?
-
Usai Resmikan Terminal Haji, Prabowo Ungkap Rencana Besar untuk Jemaah Indonesia
-
Depan Prabowo, Erick Thohir Janji Revitalisasi Maskapai LCC di Bandara Soetta Rampung Tahun Depan
-
Blak-blakan soal Pertemuan PPAD dengan Prabowo, Mayjen Komaruddin Simanjuntak Ungkap Ini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu