Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengubah sistem keuangan program Makan Bergizi (MBG) dengan menghapus skema reimburse. Sebagai gantinya, BGN akan menggunakan sistem uang muka yang ditransfer langsung ke rekening virtual mitra yang digunakan dalam jangka waktu 10 hari.
"Sekarang sudah tidak ada lagi sistem reimburse, yang ada sekarang hanya sisa-sisa yang sebelumnya dan sedang kami selesaikan. Mudah-mudahan bisa selesai minggu ini," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat rapat dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
BGN kemudian memperkenalkan sistem baru berbasis virtual account (VA) sebagai bentuk pengawasan keuangan yang lebih ketat. Dana yang sebelumnya langsung masuk ke rekening yayasan, kini harus melalui verifikasi terlebih dahulu dan hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, yakni perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Dadan Hindayana menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara digital agar pengawasannya lebih transparan. Dia menargetkan, sistem VA tersebut bisa mulai dilakukan pekan depan. Sehingga seluruh mitra BGN yang menyediakan makan bergizi gratis itu diharapkan seluruhnya telah memiliki virtual account.
"Mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account, dan uang muka yang masuk untuk 10 hari ke depan. Mitra-mitra bekerja dengan uang muka yang dikirim oleh Badan Gizi untuk 10 hari ke depan. Jadi kalau mitra ingin melaksanakan program makan bergizi pada tanggal 5 Mei ini, maka mitra dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus membuat proposal tanggal 20 April," papar Dadan di depan anggota dewan yang mengikuti rapat.
Dadan Hindayana menyebut, MBG merupakan program bantuan sosial dengan pola bantuan pemerintah yang memungkinkan dana dicairkan ke perorangan, kelompok masyarakat, atau yayasan. Sehingga, demi menghindari risiko penyalahgunaan, BGN memilih menyalurkan dana melalui yayasan sebagai mitra pelaksana.
"Jadi pola bantuan pemerintah dilakukan karena ini adalah biaya sosial yang bisa dicairkan ke pihak perorangan, atau ke kelompok masyarakat, atau juga ke yayasan. Badan Gizi tidak mau ambil risiko dengan perorangan dan kelompok masyarakat, maka kemudian kami memilih yayasan," ucapnya.
Data BGN per 5 Mei 2025 tercatat bahwa program MBG sudah dilakukan di 1.286 SPPG yang tersebar di 38 Provinsi. Adapun jumlah masyarakat yang sudah menjadi penerima manfaat totalnya 3.506.941.000 terdiri dari 19 kelompok, mulai dari siswa PAUD sampai SMA, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
Klaim Keberhasilan MBG 99,99 Persen
Baca Juga: Prabowo Ungkap Dalang Pemberontakan PKI di Madiun: Seolah-olah Komunis, Musso-Semaun Dibawa Belanda
Presiden Prabowo Subianto mengeklaim jika tinggal keberhasilan program MBG sudah mencapai 99,99 persen. Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo saat menanggapi kasus siswa keracunan MBG dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Menurut Presiden Prabowo, persentase keracunan siswa 0,0005 dari total siswa penerima manfaat.
Prabowo menyampaikan total siswa penerima program MBG sejauh ini berjumlah sekitar 3 juta siswa. Sementara siswa yang mengalami keracunan di bawah 200 siswa.
"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang, yang rawat inap hanya 5 orang," kata Prabowo.
"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang. Itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 (persen)," sambung kepala negara.
Menurut Prabowo, berdasarkan jumlah kasus keracunan tersebut maka bisa dilihat keberhasilan program MBG yang telah dilakukan sejauh ini. Ia berkeyakinan persentase tingkat keberhasilan MBG mencapai 99,99 persen.
Berita Terkait
-
Prabowo Ungkap Dalang Pemberontakan PKI di Madiun: Seolah-olah Komunis, Musso-Semaun Dibawa Belanda
-
Prabowo Buka Peluang Bertemu Jenderal Try Sutrisno dkk, Nasib Wapres Gibran di Ujung Tanduk?
-
Mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman: Gak Ada Istilah TNI Takut sama Ormas!
-
Ungkit Era Gatot, Dudung Sebut Revisi Mutasi karena Salah Tulis: Gak Ada Hubungan Sikap Tri Sutrisno
-
Wapres Gibran Mau Dilengserkan, Jenderal Dudung Waswas Manuver Seniornya di TNI, Kenapa?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT