Prabowo Ungkap Dalang Pemberontakan PKI di Madiun: Seolah-olah Komunis, Musso-Semaun Dibawa Belanda

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peran imperialisme Belanda dalam peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun 1948. Menurut Prabowo, Belanda juga terlibat dalam gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). 

Hal itu disampaikan Prabowo saat membahas perihal masih adanya campur tangan pihak asing pada awal-awal masa kemerdekaan Indonesia.

"Peristiwa Madiun seolah-olah itu komunis, ternyata yang membawa Musso, Semaun semua itu adalah Belanda, difasilitasi oleh Belanda," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025). 

Meski Indonesia saat itu telah merdeka, namun ternyata Belanda masih menguasai wilayah Batavia.

"Belanda kuasai Batavia, semua lapangan terbang dikuasai. Bagaimana dia bisa sampai Madiun," mata Prabowo.

Selain Peristiwa Madiun 1948, Prabowo mengatakan Belanda juga terlibat dalam pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwirjo.

"Terus DI/TII, dokumen keluar, bahkan bukan DI/TII, Snouck Hurgronje juga Sandi Yudha intel Belanda," kata Prabowo.

Diketahui, PKI dan DI/TII telah resmi dibubarkan oleh pemerintah RI karena dianggap menyimpang dari idelogi Pancasila. Pembubaran PKI dan DI/TII menjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. 

PKI dibubarkan setelah peristiwa G30S/1965, sementara pemberontakan DI/TII dipadamkan pada tahun 1962 setelah operasi militer yang panjang.

Baca Juga: Prabowo Siap Hadiri Acara Halalbihalal Purnawirawan TNI AD Sore Ini, Bakal Ada Kejutan?

Peristiwa Madiun 1948

PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara.

Gerakan ini dipimpin oleh Amir Sjarifuddin dan Muso, serta dimulai pada pertengahan tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur.

Penyebab pecahnya peristiwa Madiun 1948 tidak lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia.

Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kemudian bekerjasama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dll.

Faktor lain adalah kedekatan Amir Sjarifuddin dengan tokoh PKI Musodan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Dam ditambah dengan propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya.