Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada banyak tokoh untuk membuka kembali sejarah dunia. Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menyinggung ihwal TNI yang kerap dituduh berkeinginan menjadi diktator.
Prabowo menyampaikan hal tersebut di hadapan purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri dalam acara halalbihalal di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.
Kepala negara merasa TNI selalu dituduh bahwa mereka ingin menjadi diktator.
"Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh," kata Prabowo.
Menjawab tuduhan tersebut, Prabowo kemudian mengingatkan kepada para tokoh untuk melihat kembali sejarah dunia.
"Padahal, saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh, coba buka sejarah dunia. Tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang sukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI-Polri, ABRI," tutur Prabowo.
"Kita harus mengatakan apa yang benar," sambungnya.
Prabowo kemudian menyoroti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Tingkat kepercayaan itu dilihat Prabowo berdasarkan hasil-hasil survei.
"Dan maaf, sekarang kalau di survei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya, tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Silakan. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional," katanya.
Baca Juga: Purnawirawan TNI AD Beri Dukungan Penuh ke Presiden Prabowo: Bapak Tidak Sendirian
Prabowo mengatakan bahwa seorang tentara, meski sudah pensiun, mereka memiliki rasa tanggung jawab dan berbakti kepada negara yang masih kuat
"Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan bahwa TNI karena sifatnya, karena semangatnya, karena kita diseleksi, direktut, yang masuk biasanya mereka-mereka yang patriotik," ujarnya.
"Jadi begitu pensiun, begitu kita keluar tentara, rasa cinta tanah air, rasa tanggung jawab, rasa ingin berbakti rasa ingin selamatkan bangsa dan negara masih kuat. Dan karena itu senior TNI ada yang terjun ke politik," katanya.
Amanah untuk Presiden
Sebelumnya diberitakan, Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak menyampaikan amanah dari para purnawirawan TNI kepada Presiden Prabowo Subianto.
Amanah tersebut berupa pernyataan dukungan terhadap program, kebijakan, dan langkah Presiden Prabowo sebagai kepala negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah