Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mengecam keras pencatutan namanya dalam aksi penipuan bermodus bantuan pertanian yang menyasar petani di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Politikus muda yang kini duduk di Komisi IV DPR RI itu menegaskan tidak pernah meminta imbalan apapun terkait penyaluran bantuan pemerintah kepada petani.
Kasus ini mencuat setelah Rajiv menerima sejumlah laporan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah pemilihannya, yakni Dapil Jawa Barat II.
Para pelaku dilaporkan mengaku sebagai perwakilan Rajiv atau pihak yang berafiliasi dengannya.
Mereka menawarkan alat dan sarana produksi pertanian, namun dengan syarat penerima harus mentransfer sejumlah uang sebagai "biaya pengurusan".
“Saya tegaskan, saya tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada petani untuk mendapatkan bantuan. Jika ada yang mengaku bisa menyalurkan bantuan atas nama saya dan meminta uang, itu jelas penipuan,” tegas Rajiv saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/5/2025).
Modus penipuan dengan mengatasnamakan pejabat publik sebenarnya bukan hal baru.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, modus ini berkembang dengan menyasar kelompok masyarakat tertentu yang dianggap rentan, termasuk petani dan nelayan.
Dengan iming-iming bantuan alat pertanian, pupuk, atau bibit gratis, pelaku mengincar keuntungan pribadi dengan cara licik.
Baca Juga: Anggota Komisi IV DPR Rajiv Minta Harga Bahan Pokok Stabil Jelang Lebaran
Rajiv menilai praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng nama baik wakil rakyat yang selama ini bekerja memperjuangkan hak-hak petani.
"Semua bantuan yang saya perjuangkan berasal dari program pemerintah pusat dan disalurkan sesuai prosedur. Tidak ada pungutan biaya sepeser pun dari petani," jelasnya.
Imbau Waspada
Rajiv mengimbau masyarakat, terutama para petani di Kabupaten Bandung dan KBB, untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran bantuan yang tidak disampaikan melalui jalur resmi.
“Jangan takut untuk melapor. Ini penting agar pelaku tidak terus beraksi dan tidak ada lagi korban dari kalangan petani,” katanya.
Ia meminta masyarakat segera menghubungi pihak kepolisian atau pihaknya secara langsung jika menemukan indikasi penipuan. Ia juga membuka kanal komunikasi melalui tim relawan dan kanal media sosial resmi untuk menerima pengaduan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan