Banyak Pendatang Baru Daftar PPSU, PSI Minta Pramono Prioritaskan Warga Jakarta

Suara.com - Anggota Fraksi PSI DKI Jakarta, Kevin Wu menyoroti banyaknya pendatang baru dari luar Jakarta yang mendaftar rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Ia khawatir fenomena tersebut akan mempersulit kesempatan Warga Jakarta dalam mendapatkan pekerjaan itu.

Lantaran itu, Kevin meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk mengevaluasi syarat rekrutmen PPSU. Pekerjaan ini seharusnya menjadi prioritas bagi warga Jakarta.

"Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A, saya menilai bahwa rekrutmen PPSU harus berpijak pada prinsip keadilan dan keberpihakan kepada warga," ujar Kevin kepada Suara.com, Selasa (6/4/2025).

Kevin juga menyinggung soal pembiayaan PPSU yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Pendatang baru disebutnya belum memberi kontribusi besar pada daerah seperti melalui pembayaran pajak.

"Program PPSU dibiayai oleh APBD, yang berasal dari pajak dan kontribusi warga Jakarta. Maka secara prinsip, Pemprov DKI memang semestinya memprioritaskan warga Jakarta," jelasnya.

"Khususnya yang rentan secara ekonomi, belum memiliki pekerjaan tetap, dan sudah berdomisili sah di wilayah setempat," lanjutnya menambahkan.

Kendati demikian, jika ada warga daerah lain yang sudah lama berdomisili di Jakarta dan ingin mendaftar sebagai PPSU disebutnya harus dapat pengecualian.

Baca Juga: Pelamar Membludak: Gaji PPSU Jakarta Rp 5,3 Juta Plus Tunjangan, Pramono Klaim Bebas Ordal

"Prioritas bukan berarti eksklusif. Jika ada pendatang yang sudah berdomisili cukup lama, ber-KTP DKI, dan berkontribusi aktif di lingkungan, tentu tidak adil jika mereka dikesampingkan," ucapnya.

Ia pun meminta Pemprov DKI untuk objektif dan transparan agar terbebas dari unsur nepotisme dalam perekrutan PPSU.

Perangkat pemerintah hingga camat dan lurah harus dilibatkan untuk mengukur kebutuhan petugas di wilayah masing-masing.

"Ini bukan sekadar soal siapa yang diterima bekerja, tapi tentang bagaimana Jakarta mengelola hak warga, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah bersiap membuka rekrutmen tenaga penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) untuk posisi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

Meski, belum dimulai secara resmi, jumlah pelamar sudah menembus angka 7.000 orang. Padahal, kuota yang tersedia hanya untuk 1.100 orang.