"Tujuan kita menggandeng korporat, termasuk PTPN, karena ini bagian dari korporasi yang punya banyak tanah dan memelihara kebun multi-rakyat, serta ada anak-anak yang perlu diasuh," ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Mendukbangga Wihaji menegaskan pelibatan korporasi dalam Program Genting merupakan salah satu tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar yang stunting dan berpotensi stunting, utamanya di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
"Kalau mulai hamil, kita rawat ibunya, kita kasih asupan gizi, air bersih, sanitasinya, sampai nanti menyusui dua tahun. Jika itu lolos, Insya Allah ke depan baik-baik, tetapi kalau sudah dua tahun, stunting tidak bisa disembuhkan. Sebesar 20 persen stunting bisa disembuhkan, karena itu kita lebih baik mencegah daripada mengobati," kata Mendukbangga.
Sementara itu Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN III Sucipto Prayitno mengemukakan fokus PTPN III untuk mengentaskan stunting khusus di lingkungan kerja.
Menurutnya, tantangan utama pengentasan stunting yakni orang tua yang tidak paham tentang pemberian gizi yang baik pada anak.
"Bukan tidak bisa menyediakan, melainkan tidak bisa memilih dan menyajikan. Misalnya, ditinggal main gim oleh orang tuanya, nanti anak makannya enggak dikontrol, jadi sembarangan dan gizinya kurang," ucapnya.
Permasalahan lainnya, lanjut Sucipto, yakni terkait sanitasi yang ada di sekitar kebun, yang juga menjadi salah satu penyebab stunting.
Ke depan pihaknya akan membuat program pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan, sehingga bermanfaat untuk mendapatkan makanan bergizi.
Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI Rani Fahd Arafiq menyatakan dukungan penuh pada Kemendukbangga/BKKBN sebagai kementerian baru yang berupaya mengentaskan anak dari stunting, khususnya dari sisi anggaran.
Baca Juga: Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan, Menko PMK Inisiasi Satgas Strategi Nasional AI
"Kementerian baru ini harus selalu kita dorong dengan anggaran yang luar biasa. Kalau Pak Menterinya sudah semangat, anggarannya enggak ada, bagaimana kita mau mengentaskan stunting?" katanya.
Ia mengapresiasi upaya Mendukbangga Wihaji yang langsung turun ke lapangan, mengecek distribusi, dan mengantarkan makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD di beberapa daerah.
Berita Terkait
-
Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan, Menko PMK Inisiasi Satgas Strategi Nasional AI
-
10 Jenis Ikan Tinggi Protein Cocok untuk Diet dan Cegah Stunting
-
Kronologi Dugaan Korupsi Dana Stunting Miliaran Rupiah di Mandailing Natal
-
Anak Indonesia Kecanduan Gula? Ini Bahaya "Hidden Hunger" yang Mengintai Generasi Penerus!
-
H-2 Lebaran, Arus Mudik di Bandara Soekarno-Hatta Mulai Menurun
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional