"Tujuan kita menggandeng korporat, termasuk PTPN, karena ini bagian dari korporasi yang punya banyak tanah dan memelihara kebun multi-rakyat, serta ada anak-anak yang perlu diasuh," ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Mendukbangga Wihaji menegaskan pelibatan korporasi dalam Program Genting merupakan salah satu tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar yang stunting dan berpotensi stunting, utamanya di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
"Kalau mulai hamil, kita rawat ibunya, kita kasih asupan gizi, air bersih, sanitasinya, sampai nanti menyusui dua tahun. Jika itu lolos, Insya Allah ke depan baik-baik, tetapi kalau sudah dua tahun, stunting tidak bisa disembuhkan. Sebesar 20 persen stunting bisa disembuhkan, karena itu kita lebih baik mencegah daripada mengobati," kata Mendukbangga.
Sementara itu Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN III Sucipto Prayitno mengemukakan fokus PTPN III untuk mengentaskan stunting khusus di lingkungan kerja.
Menurutnya, tantangan utama pengentasan stunting yakni orang tua yang tidak paham tentang pemberian gizi yang baik pada anak.
"Bukan tidak bisa menyediakan, melainkan tidak bisa memilih dan menyajikan. Misalnya, ditinggal main gim oleh orang tuanya, nanti anak makannya enggak dikontrol, jadi sembarangan dan gizinya kurang," ucapnya.
Permasalahan lainnya, lanjut Sucipto, yakni terkait sanitasi yang ada di sekitar kebun, yang juga menjadi salah satu penyebab stunting.
Ke depan pihaknya akan membuat program pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan, sehingga bermanfaat untuk mendapatkan makanan bergizi.
Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI Rani Fahd Arafiq menyatakan dukungan penuh pada Kemendukbangga/BKKBN sebagai kementerian baru yang berupaya mengentaskan anak dari stunting, khususnya dari sisi anggaran.
Baca Juga: Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan, Menko PMK Inisiasi Satgas Strategi Nasional AI
"Kementerian baru ini harus selalu kita dorong dengan anggaran yang luar biasa. Kalau Pak Menterinya sudah semangat, anggarannya enggak ada, bagaimana kita mau mengentaskan stunting?" katanya.
Ia mengapresiasi upaya Mendukbangga Wihaji yang langsung turun ke lapangan, mengecek distribusi, dan mengantarkan makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD di beberapa daerah.
Berita Terkait
-
Dorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan, Menko PMK Inisiasi Satgas Strategi Nasional AI
-
10 Jenis Ikan Tinggi Protein Cocok untuk Diet dan Cegah Stunting
-
Kronologi Dugaan Korupsi Dana Stunting Miliaran Rupiah di Mandailing Natal
-
Anak Indonesia Kecanduan Gula? Ini Bahaya "Hidden Hunger" yang Mengintai Generasi Penerus!
-
H-2 Lebaran, Arus Mudik di Bandara Soekarno-Hatta Mulai Menurun
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time