Perempuan 'Ujung Tombak' Perhutanan Sosial, Veronica Tan: Kesetaraan Gender Bukan Cuma Isu Sosial

Suara.com - Perempuan diyakini berperan penting dalam keberhasilan program perhutanan sosial di berbagai daerah. Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan yang menyebutkan kalau perempuan tidak hanya terbatas berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga turut mengambil peran sebagai petani. 

Pernyataan itu disampaikan Veronica saat hadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (6/6/2025) kemarin.

“Di banyak daerah, mereka menjadi tulang punggung keberhasilan program perhutanan sosial. Ini membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga fondasi keberlanjutan,” ujar Veronica Tan ditulis pada Kamis (8/5/2025). 

Veronica Tan menyampaikan bahwa Kemen PPPA terus mendorong pemberdayaan perempuan, termasuk dalam sektor kehutanan yang selama ini kerap didominasi laki-laki. Padahal perempuan juga punya peran di dalamnya dan memerlukan adanya peningkatan kapasitas.

“Kami bertemu langsung dengan kelompok tani wanita yang menjadi champion di Gunung Kidul. Mereka meminta peningkatan kapasitas, terutama dalam pengemasan produk dan penguatan UMKM. Ini sinyal bahwa mereka siap maju dan berkembang,” beber Veronica Tan. 

Pada komitmen penandatanganan perjanjian kerjasama Kemenhut dengan Pemda Yogyakarta, disebut jadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi serta pemberdayaan petani perempuan.

Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sebelumnya mengaku pihaknya memiliki komitmen soal kelestarian hutan hingga ikut memajukan perekonomian masyarakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Raja Juli dalam acara penandatanganan MoU antara Kemenhut dengan Global Green Growth Institute (GGGI)  di DI Yogyakarta (DIY) pada Selasa .

"Pak Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melestarikan hutan, menjaga keanekaragaman hayati dan juga kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersamaan, bukan satu hal yang terpisah," beber Menhut Raja Antoni ditulis pada Rabu (7/5/2025).

Setidaknya ada dua kesepakatan alias Mou antara Kemenhut dan GGGI. Selain dari pihak Inggris, Menhut Raja Juli Antoni juga melakukan MOU dengan Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X.

Baca Juga: Soal Manuver Pemakzulan Wapres Gibran, Ini Alasan Demokrat Ogah Ambil Pusing

Adapun Mou Kemenhut dengan DIY yakni pengembangan tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau integrated Forest Farming Development.

Dalam acara tersebut, Menhut Raja Antoni menyampaikan jika program Perhutanan Sosial digeber oleh pemerintahan Prabowo demi melanjutkan program di era mantan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi.

Menurutnya, program Perhutanan Sosial membuat masyarakat dapat lebih dekat dan memanfaatkan hutan namun juga tetap menjaga kelestarian hutan.

"Beliau meneruskan apa yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya, melanjutkan perhutanan sosial. Agar masyarakat tidak seperti dulu, yang hanya bisa menonton menyaksikan hutan dari jauh, melihat rimbunnya hutan dari jauh, namun mereka hidup jauh dari kesejahteraan dan tidak punya akses pada hutan," beber Menhut Raja Juli.

Program perhutanan sosial mengubah mindset kami di kehutanan yang tadinya mengusir masyarakat dari hutan tapi sekarang kami mengundang masyarakat ke dalam hutan untuk memanfaatkan hutan, tapi secara bersamaan menjaga kelestarian hutan dan menjaga keanekaragaman hayati," sambung Menhut Raja Juli.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey yang hadir di lokasi mengaku senang dengan kerja sama yang terjalin.