Suara.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan study tour dan wisuda mendapat tanggapan positif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA Pribudiarta Nur Sitepu tak menampik bahwa kegiatan tersebut bisa menjadi membebani orang tua murid secara finansial.
Menurut Pri, pada dasarnya kegiatan seperti study tour dan wisuda memang memiliki nilai positif, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga.
Lantaran itu, Pri menyarankan agar sekolah mencari metode lain untuk penyelenggaraan acara yang serupa.
"Ya, kalau memang tujuannya itu karena beban orang tua, beban keluarga, karena pengeluaran yang terlalu besar akibat dari aktivitas-aktivitas itu, saya pikir bisa dicari metodologi lain untuk bisa tetap menyelenggarakan wisuda dan sebagainya itu" kata Pri ditemui di kantor KPPPA, Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.
Menurutnya, penting juga tetap memberikan ruang kepada anak-anak untuk merayakan pencapaian mereka, namun dengan cara yang lebih inklusif. Dia juga menekankan jangan sampai kegiatan sekolah itu jadi membebani orang tua siswa secara finansial.
"Dalam konsep yang lebih sederhana," sarannya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur berbagai kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. SE bernomor 43/PK.03.04/KESRA itu secara khusus ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan dan peserta didik di wilayah Jawa Barat.
Aturan tersebut meliputi penyelenggaraan kegiatan study tour, outing, wisuda dan membahas juga kerja sama dengan TNI AD.
Baca Juga: Agar Study Tour Aman, Mendikdasmen Wanti-Wanti Sekolah Soal 3 Hal Krusial Ini
"Guna memperoleh pendidikan yang adil, merata, dan tidak diskriminatif serta untuk meringankan beban ekonomi orang tua peserta didik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengimbau seluruh satuan pendidikan di wilayah masing-masing untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam peraturan di atas," demikian tertulis pada akun Instagram resmi Dinas Pendidikan Jabar.
Inti dari surat edaran ini adalah keinginan Dedi Mulyadi untuk membentuk karakter peserta didik sejak usia dini hingga pendidikan menengah di Jawa Barat demi terwujudnya konsep Gapura Panca Waluya.
Dalam beberapa kesempatan, Dedi Mulyadi menegaskan pelarangan kegiatan study tour dan wisuda di seluruh satuan pendidikan di wilayahnya.
Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban finansial orang tua dan mengembalikan fokus pendidikan pada esensi pembelajaran.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi secara tegas mengatakan bahwa sekolah jangan sampai membuat orang tua siswa stress.
"Sekolah bukan tempat pamer kekayaan, bukan juga tempat bikin acara yang membuat orang tua stres karena biaya."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus