Suara.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan study tour dan wisuda mendapat tanggapan positif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA Pribudiarta Nur Sitepu tak menampik bahwa kegiatan tersebut bisa menjadi membebani orang tua murid secara finansial.
Menurut Pri, pada dasarnya kegiatan seperti study tour dan wisuda memang memiliki nilai positif, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga.
Lantaran itu, Pri menyarankan agar sekolah mencari metode lain untuk penyelenggaraan acara yang serupa.
"Ya, kalau memang tujuannya itu karena beban orang tua, beban keluarga, karena pengeluaran yang terlalu besar akibat dari aktivitas-aktivitas itu, saya pikir bisa dicari metodologi lain untuk bisa tetap menyelenggarakan wisuda dan sebagainya itu" kata Pri ditemui di kantor KPPPA, Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.
Menurutnya, penting juga tetap memberikan ruang kepada anak-anak untuk merayakan pencapaian mereka, namun dengan cara yang lebih inklusif. Dia juga menekankan jangan sampai kegiatan sekolah itu jadi membebani orang tua siswa secara finansial.
"Dalam konsep yang lebih sederhana," sarannya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur berbagai kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. SE bernomor 43/PK.03.04/KESRA itu secara khusus ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan dan peserta didik di wilayah Jawa Barat.
Aturan tersebut meliputi penyelenggaraan kegiatan study tour, outing, wisuda dan membahas juga kerja sama dengan TNI AD.
Baca Juga: Agar Study Tour Aman, Mendikdasmen Wanti-Wanti Sekolah Soal 3 Hal Krusial Ini
"Guna memperoleh pendidikan yang adil, merata, dan tidak diskriminatif serta untuk meringankan beban ekonomi orang tua peserta didik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengimbau seluruh satuan pendidikan di wilayah masing-masing untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam peraturan di atas," demikian tertulis pada akun Instagram resmi Dinas Pendidikan Jabar.
Inti dari surat edaran ini adalah keinginan Dedi Mulyadi untuk membentuk karakter peserta didik sejak usia dini hingga pendidikan menengah di Jawa Barat demi terwujudnya konsep Gapura Panca Waluya.
Dalam beberapa kesempatan, Dedi Mulyadi menegaskan pelarangan kegiatan study tour dan wisuda di seluruh satuan pendidikan di wilayahnya.
Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban finansial orang tua dan mengembalikan fokus pendidikan pada esensi pembelajaran.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi secara tegas mengatakan bahwa sekolah jangan sampai membuat orang tua siswa stress.
"Sekolah bukan tempat pamer kekayaan, bukan juga tempat bikin acara yang membuat orang tua stres karena biaya."
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah
-
Rayakan HUT ke-80 TNI di Monas, Tarif Transportasi Umum Jakarta Jadi Rp80
-
Kepala BPHL Dicecar Pembangunan Jalan di Kawasan IUP PT WKM, Hakim: Saudara Kok Nggak Bisa Jawab!