Suara.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan study tour dan wisuda mendapat tanggapan positif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA Pribudiarta Nur Sitepu tak menampik bahwa kegiatan tersebut bisa menjadi membebani orang tua murid secara finansial.
Menurut Pri, pada dasarnya kegiatan seperti study tour dan wisuda memang memiliki nilai positif, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga.
Lantaran itu, Pri menyarankan agar sekolah mencari metode lain untuk penyelenggaraan acara yang serupa.
"Ya, kalau memang tujuannya itu karena beban orang tua, beban keluarga, karena pengeluaran yang terlalu besar akibat dari aktivitas-aktivitas itu, saya pikir bisa dicari metodologi lain untuk bisa tetap menyelenggarakan wisuda dan sebagainya itu" kata Pri ditemui di kantor KPPPA, Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.
Menurutnya, penting juga tetap memberikan ruang kepada anak-anak untuk merayakan pencapaian mereka, namun dengan cara yang lebih inklusif. Dia juga menekankan jangan sampai kegiatan sekolah itu jadi membebani orang tua siswa secara finansial.
"Dalam konsep yang lebih sederhana," sarannya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur berbagai kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. SE bernomor 43/PK.03.04/KESRA itu secara khusus ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan dan peserta didik di wilayah Jawa Barat.
Aturan tersebut meliputi penyelenggaraan kegiatan study tour, outing, wisuda dan membahas juga kerja sama dengan TNI AD.
Baca Juga: Agar Study Tour Aman, Mendikdasmen Wanti-Wanti Sekolah Soal 3 Hal Krusial Ini
"Guna memperoleh pendidikan yang adil, merata, dan tidak diskriminatif serta untuk meringankan beban ekonomi orang tua peserta didik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengimbau seluruh satuan pendidikan di wilayah masing-masing untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam peraturan di atas," demikian tertulis pada akun Instagram resmi Dinas Pendidikan Jabar.
Inti dari surat edaran ini adalah keinginan Dedi Mulyadi untuk membentuk karakter peserta didik sejak usia dini hingga pendidikan menengah di Jawa Barat demi terwujudnya konsep Gapura Panca Waluya.
Dalam beberapa kesempatan, Dedi Mulyadi menegaskan pelarangan kegiatan study tour dan wisuda di seluruh satuan pendidikan di wilayahnya.
Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban finansial orang tua dan mengembalikan fokus pendidikan pada esensi pembelajaran.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi secara tegas mengatakan bahwa sekolah jangan sampai membuat orang tua siswa stress.
"Sekolah bukan tempat pamer kekayaan, bukan juga tempat bikin acara yang membuat orang tua stres karena biaya."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026
-
Kasus Tragis di Kediri, Nenek Diduga Aniaya Cucu hingga Meninggal Dunia
-
Tambahan 24 Pesawat Tempur Rafale Masih Dikaji, Kemhan Pastikan Belum Ada Kontrak Baru
-
Gercep Respons Bencana Alam, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua Diganjar KWP Awards 2026
-
Bareskrim Sita 23 Ton Pangan Ilegal di Pontianak, Pemasok Utama Diburu
-
Jejak Kelam Syekh Ahmad Al Misry, Pendakwah Ternama Diduga Lecehkan Santri Laki-laki
-
KPK Soroti Mahalnya Biaya Politik, Ajukan Lima Rekomendasi Perbaikan Pemilu