Suara.com - Sebanyak 41 pelajar di Sumedang dimasukkan ke barak militer besutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Mereka masuk ke barak militer karena berbagai masalah.
Dedi Mulyadi pun sempat mengunjungi para pelajar ini. Ia juga berbincang dengan 4 siswi yang dikirim orangtuanya ke barak militer.
"Kamu kenapa, ayo jujur," ucap Dedi Mulyadi kepada seorang siswi berkerudung hitam.
Siswi tersebut pun mengatakan bahwa dirinya tak sekolah.
Dedi Mulyadi lalu menanyai alasanya mengapa sampai tak sekolah.
"Enggak tahu," ungkap siswi tersebut kepada Dedi Mulyadi.
"Ibunya ada? bapak ada?," kata Dedi Mulyadi.
Siswi tersebut menjawab bahwa sang ibu masih ada namun ayahnya tidak ada.
Baca Juga: Menteri Pigai Usul Siswa Kirim ke Barak Jadi Pendidikan Nasional, DPR Buka Suara
"Yang membiayai ibu siapa?," tanya Dedi Mulyadi.
Siswi tersebut berujar bahwa ia dibiayai kakak laki-lakinya yang bekerja di pabrik.
"Ini saya minta catatan ya. Namanya siapa? Nanti ke pak Bupati ya. Nanti saya bantu rumahnya ya," kata Dedi Mulyadi kepada asistennya.
Dedi Mulyadi lalu menyapa siswi kedua yang dimasukkan ke barak militer.
"Ini kamu kenapa, ada masalah apa," tanya Dedi Mulyadi.
Siswi tersebut mengaku, jarang masuk sekolah dengan alasan sering kesiangan karena terus main handphone atau HP.
Siswi tersebut mengaku keranjingan main TikTok sampai sekitar pukul 23.00 dan susah bangun tidur karena kesiangan saat waktunya sekolah.
Menurut siswi tersebut kepada Dedi Mulyadi, dirinya di barak militer mau mengubah pola hidupnya.
Ia mengaku sudah dapat izin dari ibunya untuk mendapatkan pembinaan.
Sambil merangkak, Dedi Mulyadi yang mengenakan pakaian serba putih tersebut mendatangi siswi ketiga dan keempat.
Seperti pelajar sebelumnya, siswi tersebut juga mengaku jarang masuk sekolah karena keranjingan main HP.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta para siswi tersebut agar lepas dari HP agar otaknya tidak rusak.
Disebut Kebijakan Putus Asa
Meski mendapatkan berbagai Kesan positif, kebijakan Dedi Mulyadi memasukkan anak bermasalah ke barak militer ini juga mendapat kritik tajam.
Salah satunya adalah dari Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.
Ia menyebut bahwa kebijakan membawa anak nakal ke barak TNI yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai kebijakan yang putus asa.
Menurutnya kebijakan tersebut mencerminkan sikap menyerah dalam mendidik anak-anak, hingga akhirnya tanggung jawab itu dialihkan kepada institusi militer.
"Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa. Jadi, mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu," kata Tamsil.
Ia juga bertanya seberapa banyak anak-anak yang dikategorikan sebagai anak nakal, sehingga perlu ada kebijakan menyeluruh.
Ia lalu membandingkan dengan pembinaan keagamaan seperti halnya pesantren.
Karena menurutnya pemerintah memberi pendidikkan berbasis keteladanan.
Anak-anak yang cenderung meniru orang dewasa bisa menjadi lebih baik dengan cara memberikan contoh yang baik pula.
"Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi. Keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan," ujar dia.
Untuk diketahui, Pemprov Jabar menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal untuk masuk ke barak militer.
Namun demikian, barak militer ini disetujui oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Pigai juga mengatakan bahwa pendidikkan di barak militer ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia.
“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap