Biar Tidur Bisa Tenang, Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah dari PDIP Tidak Tergiur Korupsi

“Tidak, itu kan dia (KPK) mau buat diskusi itu. Kalau tidak salah awal Juni mau bicara pembiayaan partai politik. Saya sudah dikasih kabar juga, saya kira partai-partai juga diundang,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat.

Dia menyebut pembiayaan partai adalah isu penting yang harus dikaji secara terbuka, termasuk dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun, hingga diskusi resmi digelar, PDIP memilih menahan diri untuk memberikan tanggapan lebih jauh.

Meski begitu, Ganjar menyambut baik inisiatif KPK untuk membuka ruang dialog.

Ia menilai, forum seperti itu penting agar usulan tidak berhenti pada wacana, tetapi didasarkan pada kajian yang komprehensif dan partisipatif.

“Kalau sudah ada forum dan undangan resminya, ya kita siap ikut bicara,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaganya mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar dari APBN ke partai politik sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

"KPK adalah memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," jelas Fitroh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5).

Dia menjelaskan para pihak yang ingin menjadi kepala desa, wali kota, bahkan menjadi presiden membutuhkan dana yang besar.

"Dengan sistem politik yang ada kita bisa saksikan bersama tak bisa dipungkiri mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar," ucapnya.

Baca Juga: Kejati Jakarta Tetapkan Tersangka ke-10 Kasus Pembiayaan Fiktif PT Telkom, Ini Sosoknya

Fitroh mengatakan karena membutuhkan modal yang besar, calon pejabat tersebut akan mencari pemodal untuk mengakomodasi pencalonan dalam hajatan pemilu. Setelah menjabat, mereka memberikan timbal balik kepada pemodal, sehingga banyak terjadi praktik korupsi. (Antara)