Pemerintah Ogah Pukul Rata Ormas, Hasan Nasbi: yang Kita Kejar Aksi Premanisme Ganggu Bisnis

Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa yang diperangi pemerintah adalah aksi premanisme, terlebih ormas yang mengganggu jalannya investasi.

Ia menegaskan, mengapa pemerintah belum langsung menindak organisasi masyarakat, sebab tak ingin memukul rata semua ormas.

"Teman-teman yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme terutama, yang awalnya nih ya yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita," kata Hasan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).

"Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya," sambungnya.

Ia mengatakan, kalau bicara ormas, banyak jenisnya, misalnya IDI, NU hingga Muhamaddiyah disebut juga sebagai ormas.

"Kita gak akan melihat ini pukul rata. Kalau ormas adalah ormas, gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme. Tindakan premanisme," katanya.

Menurutnya, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah tersebut.

"Dan ini tentu nggak hari ini direncanakan, besok kejadian, nggak. Tentu perlu proses. Dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Ya kan? Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif. Kan dia sumber daya manusia kita juga bisa dibina dan dilatih," pungkasnya.

Ciduk Anggota Ormas FBR

Baca Juga: Polisi Tangkap Anak Buah Hercules di Kembangan, Diduga Kelola Parkir Liar dan Peras Pedagang

Terbaru, polisi mmenciduk komplotan oknum ormas Forum Betawi Rempug (FBR) yang sering memeras pedagang di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat.

Lima anggota ormas FBR itu ditangkap Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Komplotan oknum ormas tersebut berjumlah lima orang, namun satu orang berstatus DPO," kata Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Abdul menjelaskan kelima oknum ormas tersebut yaitu M sebagai ketua, AK alias W sebagai Sekjen, kemudian NN, RS dan IM (DPO) sebagai anggota.

Mereka ditangkap setelah adanya laporan dari pedagang di Bojongsari, Depok.

"Berawal pada saat korban baru membuka warung usaha di wilayah Bojongsari, Depok, kemudian korban didatangi oleh para terlapor yang meminta uang jatah Ormas wilayah Bojongsari," katanya.