Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan salah satu indikator Indonesia menjadi negara maju pada 2045 adalah rata-rata pendapatan warga harus mencapai Rp15 juta per bulan.
Ia mengataka, orang dengan gaji Rp15 juta perbulan pasti punya kondisi yang sehat dan pintar.
Hal itu disampaikan Budi dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
“Negara maju, high income country itu definisinya jelas, teman-teman. Gross national income per kapita itu 14.000 dolar ke atas,” kata Budi.
Untuk itu, kata dia, untuk mencapai hal tersebut, negara harus meningkatkan rata-rata pendapatan warganya hingga tiga kali lipat.
“Sekarang Indonesia berapa? 4.000-an. Jadi harus naik 3,5 kali. Nah gimana caranya? Itu kalau dirupiahkan, sebulannya harus Rp15 juta. Sekarang kita sebulannya Rp 5 juta,” ujarnya.
Ia lantas mengajak semua untuk melihat kondisi sekitar sebagai tolok ukur apakah Indonesia menjadi negara maju atau belum.
“Kalau kita ada pertemuan alumni, tanya siapa yang gajinya di atas Rp15 juta. Kalau masih banyak yang di bawah Rp15 juta, itu artinya kita belum negara maju,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, orang yang penghasilannya Rp15 juta pasti kondisinya lebih sehat dan pintar.
Baca Juga: Menkes: Hanya 20 Persen Warga Jakarta Dinyatakan Sehat Setelah Ikut Cek Kesehatan Gratis
"Satu dari 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gajinya 15 juta,” katanya.
Atas dasar itu, kata dia, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan penting untuk menyiapkan SDM unggul untuk menuju Indonesia emas 2045.
“Itu sebabnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan membagi peran penting,” pungkasnya.
Cepat Menghadap Allah
Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap banyak orang yang merasa dirinya sehat padahal sakit.
Budi mengaku bisa memperkirakan harapan hidup seseorang secara sepintas hanya dengan melihat kondisi badan orang tersebut. Orang yang berat badanya besar usia hidupnya kata dia, akan lebih cepat.
Ia mencontohkan salah satunya kondisi obesitas yang kerap menjadi tanda seseorang berpotensi terkena penyakit.
Budi mengatakan, obesitas atau tidak seseorang mudah untuk diketahui hanya dari ukuran celana jeans yang dikenakan.
"Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans Masih diatas 32-33. Ukurannya berapa celana jeans? 34-33. Udah pasti obesitas. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang Celana jeansnya 32," ujar Budi dalam acara peluncuran Pasukan Putih di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
"Saya bukannya body shaming, tapi emang artinya begitu," lanjutnya.
Kemudian, ia juga menyebut banyak orang merasa sehat padahal sudah berpotensi terkena penyakit jantung dan stroke.
Hal ini disebutnya terjadi karena orang tersebut jarang melakukan pemeriksaan.
"Itu Stroke sama jantung itu penyakit yang Lima tahun, sepuluh tahun. Harusnya udah ketauan lima tahun sebelumnya. Kalau ketauan, Bapak nggak bakal kena stroke sama jantung, wafat usia 99," jelasnya.
Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
Mulai dari tekanan darah, kandungan gula, ginjal, dan kolesterol harus rutin diperiksa untuk memahami kondisi tubuh dengan baik.
"Dan kalau bisa nanti begitu dipanggil Nggak pakai sakit, langsung besoknya wafat nggak pakai sakit, jadi nggak menderita nggak nyusahin juga keluarganya," pungkasnya.
Sebelumnya Menkes Budi Gunadi Sadikin juga mengungkapkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di wilayah DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Dari data yang dikumpulkan, hanya 20 persen warga yang dinyatakan benar-benar sehat.
Sisanya, terdeteksi mengalami gangguan kesehatan serius seperti tekanan darah tinggi dan kadar gula darah yang melampaui batas normal.
“Yang normal, yang sehat cuma 20 persen. Yang lainnya darah tinggi sama gula,” ujar Budi saat memberi sambutan dalam acara peluncuran Pasukan Putih di Rusunawa Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
Berita Terkait
-
Waswas Nyawa Pasien, POGI Kritik Keras Menkes Budi Gunadi Beri Izin Dokter Umum Operasi Sesar
-
Tips Tepat Mengetahui Ukuran Celana Jeans untuk Pria: Apakah Kamu Lebih dari 33?
-
Menkes: Pria Pakai Jeans Ukuran di Atas 32-34 Wafatnya Lebih Cepat
-
Menkes: Hanya 20 Persen Warga Jakarta Dinyatakan Sehat Setelah Ikut Cek Kesehatan Gratis
-
Bolehkan Dokter Umum Urus Operasi Sesar, Komisi XI DPR Dukung Menkes Budi Gunadi, Asal...
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Kapolri Buka Suara soal Kasus Dugaan Penganiayaan Pelajar oleh Anggota Brimob di Maluku Tenggara
-
Tragedi Gajah Riau: Tiada Tahun Tanpa Kematian, Gading Hilang dan Kepala Dipotong Pemburu
-
Ketua Komisi III DPR Pastikan Kawal Kasus Kematian Anak 12 Tahun usai Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi
-
Waspada! WNA Australia Positif Campak Usai dari Bandung, Kemenkes Perketat Surveilans
-
Teror Berantai Ketua BEM UGM 2026: Kritik Kebijakan, Fitnah AI, hingga Ancaman ke Keluarga
-
Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Sulisto Soroti Kebijakan Impor Mobil Operasional KDKMP dari India
-
Tragedi Filisida Sukabumi: Bocah 12 Tahun Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ini Penjelasan KPAI
-
BGN Tegaskan Tak Ada Pembagian MBG Saat Sahur, Ini Jadwalnya Selama Ramadan
-
Testimoni Wali Murid: Sekolah Rakyat Bawa Perubahan Nyata bagi Anak
-
Sinergi Kemensos dan Komisi VIII DPR Tingkatkan Layanan Korban Perdagangan Manusia