Bikin Jemaah Haji Indonesia Tercecer, DPR Desak Kemenag-PPIH Gercep Tuntaskan Masalah Syarikah

Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq mendesak Kementerian Agama dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bergerak cepat menuntaskan masalah terpisahnya jamaah haji Indonesia akibat penerapan sistem syarikah.

“Kemenag dan PPIH masih memiliki waktu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi guna mengatasi pemisahan suami-istri, lansia dengan anak atau pendamping, yang disebabkan oleh sistem syarikah. Pendataan yang telah dilakukan harus ditindaklanjuti dengan langkah strategis dan cepat untuk menyatukan kembali jemaah yang terpisah,” kata Maman kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya memiliki satu syarikah, terdapat delapan syarikah yang melayani jemaah haji Indonesia, yaitu Al-Bait Guest, Rakeen Mashariw, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Alrifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad. 

Kedelapan syarikah ini bertanggung jawab atas kebutuhan jamaah, mulai dari konsumsi, akomodasi, hingga transportasi. 

Namun, implementasi sistem delapan syarikah ini mengakibatkan terpisahnya anggota keluarga yang seharusnya berada dalam kelompok terbang (kloter) yang sama.

Maman mengapresiasi upaya pendataan sementara yang telah dilakukan oleh PPIH terkait jamaah haji Indonesia yang terpisah. 

Data awal menunjukkan adanya potensi pemisahan sekitar 2.500 jemaah atau 1.250 pasangan. 

Menurut informasi yang diterima Maman, petugas berupaya untuk melakukan penggabungan dalam waktu 1x24 jam setelah kedatangan di Mekkah. 

“Jumlah ini berpotensi bertambah seiring berjalannya waktu dan proses keberangkatan jemaah. Data ini penting untuk mengetahui secara pasti jumlah jemaah yang perlu disatukan agar mereka dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk, tenang, aman, dan nyaman,” katanya.

Baca Juga: Hasan Nasbi soal Pesawat Kepresidenan Disulap Mirip Punya Prabowo: Cuma Cadangan, Supaya...

Legislator dari Jawa Barat ini pun menekankan pentingnya Kemenag dan PPIH berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah haji Indonesia. Hal ini termasuk memastikan agar jamaah dapat berkumpul kembali dengan keluarga atau pendamping mereka selama menunaikan ibadah haji. 

“Keterpisahan ini menjadi catatan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Namun, kami tetap optimis masalah ini dapat segera diatasi, sehingga jemaah haji dapat beribadah tanpa rasa khawatir,” ungkapnya.

Maman berharap seluruh jemaah haji yang terpisah dapat berkumpul kembali dengan keluarga atau pendampingnya sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji pada Jumat, 6 Mei 2025. 

“Menjelang puncak haji, kondisi fisik dan psikis yang tenang sangat dibutuhkan. Semoga masalah ini dapat segera teratasi tanpa menimbulkan kendala lain,” pungkasnya.

Desak Lobi Arab Saudi

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mendesak agar pemerintah Indonesia segara turun tangan melobi pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan masalah sistem haji Syarikah yang menimbulkan kekacauan. 

Jika hal itu tak terselesaikan, kata dia, DPR khawatir pelaksanaan puncak ibadah Haji jemaah Indonesia di Arafah, Muzdalifah dan Mina menjadi kacau. 

"Karena itu kami meminta supaya pemerintah melakukan lobi dengan pihak kerajaan terkait dengan haji kementerian haji Saudi dan syarikah-syarikah, supaya keinginan kita utuh di dalam satu kloter," kata Marwan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025). 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, sistem syarikah ini menimbulkan masalah. 

"Ternyata kebijakan mengambil beberapa syarikah ada problem yang menurut kami bahwa koordinasinya tidak memadai, masih kurang kuat. Andaikan terjadi problem, umpamanya visanya terlambat, sehingga harus dibagi dengan syarikat lain, mestinya kan tidak harus mengikat. Biasalah umpamanya kerjasama antara penerbangan," ujar Marwan Dasopang. 

"Ya sama saja sebetulnya, tapi di sana kok terjadi karena dia yang menerbitkan visa, mesti dia yang melayani, itu menjadikan orang terbagi-bagi. Antara suami-istri. Kami ingin hari ini menyampaikan supaya jemaah di gelombang kedua penerbangan ini, mereka bisa melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak syarikah," sambungnya. 

Lebih lanjut, Marwan mengatakan, adanya masalah tersebut membuat pihaknya khawatir terjadi kekacauan di puncak haji. 

"Kami ingin memastikan bahwa jemaah yang sudah terbagi-bagi ini, yang sudah terjadi dari Madinah ke Mekkah, supaya mereka sudah bisa dikembalikan dengan kelompok-kelompoknya masing-masing, termasuk suami-istri," beber Marwan Dasopang.

"Nampaknya dari Saudi, jawabannya sudah mulai tinggal mekanisme saja. Tapi kami khawatir sesungguhnya haji itu di Armusna," imbuhnya. 

Kalau mengacu pada visa yang kekinian terlabat terbit, maka kata dia, jemaah haji Indonesia malah tercecer pada saat di Armusna. 

"Karena itu kami ingin menyelesaikan ini tidak sekedar di Mekkah, menunggu haji. Sehingga dari satu hotel dipindah ke hotel lain. Kami ingin yang sudah terjadi ini tetap nanti dilakukan basisnya kloter, bukan visa. Kalau visa yang dikuasai oleh syarikah-syarikah atau yang diurus oleh syarikah, basisnya akan tetap nanti terpisah-pisah," pungkasnya.