Budi Arie Diduga Kecipratan Fee Judol, Jokowi Ogah Ladeni Wartawan

Suara.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ogah merespons soal nama Ketua Umum Pro-Jokowi atau Projo, Budi Arie Setiadi yang kekinian terseret dalam kasus dugaan perkara judi online (judol) di Kominfo yang kini berubah nama menjadi Komdigi.

Tanggapan itu disampaikan oleh Jokowi seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan ijazah palsu di Bareskrim Polri,  Jakarta, Selasa (20/5/2025).  

Di Gedung Bareskrim Polri, Jokowi enggan meladeni pertanyaan awak media yang meminta tanggapan terkait nama Budi Arie yang disebut-sebut ikut kecipratan fee dalam kasus judol di Kominfo. 

"Enggak," singkat Jokowi saat dicecar pertanyaan oleh wartawan.

Kepada wartawan, mantan Wali Kota Solo itu hanya mau menjawab perihal materi kasus dugaan ijazah palsu. Dalam kasus itu, Jokowi berstatus sebagai terlapor atas pelaporan yang dibuat aktivis, Eggi Sudjana di Bareskrim Polri. 

"Yang berkaitan dengan ini (kasus ijazah palsu) saja," kata Jokowi. 

Terseret Kasus Judol Kominfo

Sebelumnya diberitakan, nama Budi Arie menjadi sorotan lantaran muncul dalam surat dakwaan kasus judi online yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025.

Saat menjabat Menkominfo di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia disebut-sebut terlibat dalam kasus ini dan memperoleh alokasi sebesar 50 persen dari setoran pengamanan situs judi online.

Baca Juga: Mogok Narik, Pekerja di Jakarta Bingung Ngantor Gegara Ojol Demo Besar-besaran

Dalam perkara ini, terdapat empat terdakwa yang dibawa ke persidangan yaitu Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Murhijan alias Agus.

"Pembagian untuk Terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen dan untuk Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan website yang dijaga,” ungkap jaksa.

JPU juga mengungkapkan adanya kode seotran untuk penjagaan situs perjudian, termasuk setoran kepada Budi Arie.

Alwin yang menjadi bendahara mengatur pembagian uang penjagaan situs judi online itu memberikan kode setoran.

Adapun kode setoran kepada Budi Arie ialah 'Bagi PM'. Kemudian ada pula kode 'CHF' untuk pembagian setoran kepada Budi Arie dan Zulkarnaen.

Pada Mei hingga Oktober 2024, sebanyak 20.192 situs perjudian diamankan dari pemblokiran oleh Kemenkominfo dengan jumlah imbalan Rp 171,11 miliar.