Survei CISA: 90 Persen Publik Yakin Isu Ijazah Palsu Permainan Rival Politik Jokowi

Suara.com - Mencuatnya isu ijazah palsu diyakini hanya merupakan permainan dari lawan politik mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal itu berdasarkan sigi terbaru Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) bertajuk, "Survei Nasional: Pandangan Publik Terhadap Isu Ijazah Palsu Pak Jokowi"  yang dirilis di Jakarta pada Rabu (21/5/2025).

Menurut sigi yang digarap lembaga survei itu, mayoritas publik mempercayai jika isu ijazah palsu adalah permainan dari pihak- pihak tertentu yang menjadi rival politik Jokowi. 

"Dalam survei ini, sebanyak 89.87 persen responden menilai bahwa isu ini sangat mungkin sengaja disebarkan (dimainkan, dikapitalisasi) untuk kepentingan politik tertentu yang bisa jadi lawan politik Jokowi," beber Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrova.

Masih berdasar hasil survei CISA, kata Herry, responden dalam penelitian itu juga memberikan tren positif terhadap klarifikasi yang telah disampaikan Jokowi usai dituding memiliki ijazah palsu. 

Menurut Herry responden juga memberikan penilaian serupa terkait pernyataan dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) saat merespons soal isu ijazah palsu Jokowi. 

"Sebanyak 51.35 persen responden sangat percaya, dan 25.35 persen responden cukup percaya terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi. Bagaimana persepsi responden terhadap klarifikasi dari UGM? Trennya semirip dan positif. Sebanyak, 47.35 persen responden sangat percaya, 25.76% cukup percaya," beber Herry. 

Dalam survei terbarunya, CISA juga melemparkan pertanyaan soal upaya hukum dari Jokowi karena merasa difitnah atas merebaknya isu ijazah palsu di tengah publik. Pelaporan itu disebut sah-sah saja demi memulihkan nama baik Jokowi. 

Dari seputar pertanyaan di survei itu, sebanyak 29.60 persen responden menganggap survei 29.60 persen responden menilai cukup tepat.

Lalu sebanyak 21.10 persen menilainya tepat, dan 6,7 persen responden menilainya sangat tepat. Sedangkan, 18,5 persen responden menilainya kurang tepat, dan 15.5 persen menilainya tidak tepat. 

Baca Juga: Dipolisikan Jokowi Pakai UU ITE, Roy Suryo Tak Terima: Saya Perancangnya!

"Dan saya pribadi menilai langkah hukum itu sah-sah saja dilakukan oleh setiap warga negara dan semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Bahkan dalam konteks ini, sangat penting untuk memulihkan citra Pak Jokowi sendiri," ungkap Herry  Mendrova.

"Tinggal nanti dibuktikan lagi saja, baik kepada pihak penggugat maupun Pak Jokowi di depan hukum," sambungnya.  

Untuk diketahui, survei nasional ini diselenggarakan mulai 09 Mei dan berakhir pada 15 Mei 2025. Survei ini bermaksud menggali pandangan publik tentang isu ijazah Jokowi. 

Publik yang dimaksud dalam survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih terutama para ahli hukum, akademisi, praktisi/ pengamat pendidikan, peneliti, aktivis LSM/ NGO, mahasiswa, dan politisi yang secara sadar dan aktif mengikuti isu-isu (dinamika) politik juga hukum. 

Penelitian yang digarap lembaga survei CISA menggunakan teknik wawancara tatap muka kepada responden melalui sejumlah aplikasi seperti WhatsAap, zoom, dan google meet. Pengambilan sampel Purposive ini adalah metode sampling, di mana responden yang terpilih dan diambil sebagai sampel berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, memiliki kriteria khusus dan sesuai dengan tujuan penelitian.  

Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang di  peroleh sebanyak 950 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,95 pada tingkat kepercayaan 95 persen.