Suara.com - Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan haji 1446 Hijriah. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dengan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, dan beberapa pimpinan Komisi VIII DPR RI.
“Jadi Timwas DPR RI ini bertugas mengawasi bagaimana pelayanan dari pada Kementerian Agama memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jemaah haji Indonesia yang berjumlah 221.000 orang yang akan berangkat ke menunaikan ibadah haji tahun ini,” kata Adies usai Rapat Koordinasi di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Adies mengakui memang berdasarkan informasi yang diterima pihaknya masih ada beberapa kendala yang dialami jemaah haji yang sudah berangkat dan sampai di Arab Saudi.
Salah satunya persoalan kartu Nusuk yang belum diterbitkan untuk jemaah.
“Tapi memang ini kan ada perubahan regulasi dari pemerintah Arab Saudi. Pada saat harus masuk ke dalam Masjidil Haram haram, itu harus ada Kartu Nusuk. Problemnya karena yang berangkat itu ada yang keterlambatan mendapat visa, kemudian sampai di sana ada yang kloternya terpecah, ada pasangannya terpisah," ujarnya.
"Misalnya dia masuk (sama) kloternya, dan visanya belum selesai, tapikan pesawat itu tidak boleh kosong, jadi dia harus mundur (penerbangannya) jadi kloter yang di belakang ini yang masuk mengisi pesawat tersebut. Akhirnya dia ikut ke pesawat yang berangkat berikutnya. Kartu Nusuknya itu akhirnya dicari apakah masuk di kloternya yang dia ikut terbang atau sesuai dengan kartu yang ada di Nusuknya sesuai kloter asal,” sambungnya.
Adies pun berharap persoalan-persoalan teknis ini mudah-mudahan dapat segera diselesaikan semuanya.
Hal itu karena masih ada pemberangkatan dari kloter yang lain dari Indonesia.
“Jadi kita upayakan meminimalisir agar supaya semua bisa tertangani dengan baik. Kita mengawasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Kementerian Agama juga berupaya untuk memperbaiki hal-hal tersebut agar supaya jemaah juga bisa terlayani dengan baik,” pungkasnya.
Baca Juga: Berapa Biaya Haji Furoda Tahun 2025 yang Resmi? Ada yang Sampai Miliaran
Untuk diketahui, Kartu Nusuk merupakan Kartu identitas yang wajib digunakan para calon jemaah haji yang menjadi ketentuan oleh Kerajaan Arab Saudi. Nantinya kartu ini harus dibawa jemaah haji bila melakukan ibadah di Masjidil Haram dan saat masuk ke Padang Arafah.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengatakan akses masuk ke Makkah saat ini diperketat.
Ia menyebutkan yang bisa meloloskan jemaah haji adalah kartu nusuk semacam identitas atau 'tiket' dan syarikah atau perusahaan yang berwenang melayani jemaah haji di RI.
Hilman mengatakan, tahun ini untuk masuk ke Makkah saja sudah diperketat oleh Saudi. Selain kartu nusuk, salah satu yang bisa meloloskan jemaah haji adalah syarikah (perusahaan) yang menaungi.
Imbauan PPIH
Sementara itu, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi meminta jemaah Indonesia yang belum menerima kartu Nusuk segera melapor ke ketua Kloter (kelompok terbang), agar bisa didata dan disampaikan ke Daker Makkah, lalu dikoordinasikan ke Syarikah.
Berita Terkait
-
Berapa Biaya Haji Furoda Tahun 2025 yang Resmi? Ada yang Sampai Miliaran
-
Jelang Berangkat Haji, Ivan Gunawan Perkecil Lingkaran Pertemanan
-
Hukum Orang Kaya yang Menunda-nunda Ibadah Haji, Apakah Berdosa? Ini Kata Ustaz
-
4 Perbedaan Kurma Ajwa Asli dan Palsu untuk Oleh-Oleh Haji, Awas Tertipu!
-
Bolehkah Titip Doa ke Orang yang Naik Haji? Ivan Gunawan Sampai Bikin Daftar Khusus
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi