Ketua Komnas HAM: Pantaskah Soeharto Jadi Pahlawan?

Mereka menyatakan menolak terhadap usulan menjadikan Presiden kedua RI, Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Anggota Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina menyampaikan sejumlah alasan keberatan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

Pertama, Soeharto memiliki rekam jejak buruk mengenai berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang sudah memiliki ketetapan hukum.

"Ada 9 kasus, mulai dari kasus 65 sampai dengan 98 dan kasus yang ada di Aceh hingga Papua, kemudian juga terkait dengan kejahatan tindak pidana korupsi itu juga sudah kami sampaikan bahwa Soeharto tidak layak menjadi seorang pahlawan," ujar Jane kepada wartawan usai audiensi.

Jane mengatakan, Soeharto sempat disidang atas kasus korupsi meski ditunda karena sakit dan kini telah meninggal dunia.

"Tapi itu semua tidak pernah melupakan bahwa Soeharto punya rekam jejak dalam konteks tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Presiden Terkorup

Bahkan, dunia internasional telah mengakui Soeharto sebagai salah satu presiden terkorup di dunia.

"Soeharto adalah pemimpin terkorup abad ke-20 menurut badan PBB dari UNODC maupun Bank Dunia dan juga dalam laporan Transparansi Internasional juga menyampaikan bahwa Soeharto adalah presiden terkorup," ungkapnya.

Baca Juga: Soeharto Bukan Pahlawan! Aktivis 98 Tolak Gelar Pemberian Gelar dengan Tengkorak di Panggung

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan terkait kebijakan diskriminatif Soeharto yang merepresi tubuh perempuan, menundukkan perempuan, mencederai kebebasan pers hingga buruh, dan lainnya. 

Ia berharap Kemensos tidak hanya melihat pertimbangan positif saja dalam mengangkat pahlawan nasional. 

Rekam jejak buruk atas apa yang dilakukan seorang tokoh juga harus dilihat. 

Namun, Kemensos tak menjawab apakah akan mempertimbangkan rekam jejak buruk Soeharto ini. 

"Pada intinya ketika kita melihat bahwa syarat khusus yang seharusnya diberikan kepada gelar pahlawan itu seharusnya adalah seseorang yang memiliki nilai integritas moral dan keteladanan, tapi melihat rekam jejak Soeharto itu tidak layak sama sekali diberikan kepada Soeharto," katanya. 

Sebagaimana diketahui, Soeharto  termasuk 10 tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan tahun ini. Nama Soeharto bersanding dengan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan tahun ini untuk ketiga kalinya Soeharto diusulkan menjadi pahlawan, sebelumnya pada 2010, dan 2015.

Usulan itu semakin menguat setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Keputusan itu diambil saat rapat pimpinan MPR pada 23 September 2024.