Suara.com - Setelah lebih dari dua dekade pascareformasi, para aktivis 1998 kembali mempertanyakan warisan Soeharto dalam diskusi bertajuk “Refleksi Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?” yang digelar di Jakarta, Sabtu 24 Mei 2025.
Diskusi dihadiri ratusan orang yang terdiri dari aktivis '98, masyarakat hinga mahasiswa.
Terlihat mereka kompak mengenakan ikat kepala berwarna putih bertuliskan, 'Soeharto Bukan Pahlawan.'
Seorang aktivis 98, Mustar Bonaventura menyebut bahwa mereka dengan tegas menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
Menurut mereka, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto oleh negara mencederai semangat reformasi.
"Kami keberatan dan ini jauh dari nilai-nilai dari yang kami perjuangkan, lahirnya reformasi di tahun 98," kata Mustar kepada wartawan.
Selain itu terdapat pula tengkorak yang menghiasai panggung diskusi, di antaranya dipajang foto sejumlah aktivis 1998 yang gugur.
Akitvis '98 lainnya, Jimly Fajar menyebut bahwa tengkorak tersebut sebagai simbol korban pelanggaran HAM pada era Soeharto.
"Bahwa dulu ada petrus, penculikan aktivis, kemudian kasus tanah, Marsinah, Widji Tukul, dan lain sebagainya, Kedung Ombo, begitu banyak rakyat atau masyarakat Indonesia yang tidak ditemukan sampai sekarang. Dari sini sudah terpampang kawan-kawan kita yang banyak hilang dan sampai saat ini belum kembali," kata Jimmy.
Baca Juga: Antara Marsinah dan Soeharto: Siapa Layak Jadi Pahlawan?
Dia pun menyebut rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan cita-cita reformasi.
"Ini belum seperti yang kita harapkan. Apa yang kita perjuangkan pada tahun 1998 dan sebelumnya ini jauh betul dari cita-cita, dan apa yang kita ingin perjuangkan pada saat 1998," ujarnya.
Adapun pemantik dalam diskusi tersebut di antaranya, pengamat politik Ray Rangkuti, Dosen UNJ Ubaidillah Badrun, Mustar, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Bonaventura, Abraham Samad, Beka Ulung Hapsara.
Sebelumnya, Aktivis 98, Masinton Pasaribu menyatakan bahwa wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi.
"Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan, terus yang memperjuangkan aktivis gerakan reformasi itu pada saat itu ya berarti pengkhianatan. Ini kan perlu kita renungkan," katanya kepada wartawan usai menghadiri Sarasehan Peringatan Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu 21 Mei 2025.
"Maka menurut saya, polemik pemberian gelar itu kita nggak usah diteruskan," kata Masinton.
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina