Diberitakan sebelumnya, Bupati Kabupaten Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian saat ini tengah mempersiapkan persyaratan untuk terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk pemekaran wilayak Cianjur Selatan.
Wahyu mengatakan, saat ini Pemkab Cianjur mendukung penuh pemekaran wilayah selatan menjadi kabupaten baru dengan melakukan berbagai pembangunan sebagai syarat terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi dan kesehatan.
Dia mengatakan juga, pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di sejumlah kecamatan di selatan Cianjur, salah satu bentuk dukungan penuh kabupaten asal dalam mewujudkan DOB Cianjur Selatan.
"Ada beberapa syarat dalam pembentukan DOB seperti infrastruktur, rumah sakit, jumlah penduduk, pendapatan dan lain-lain, sehingga akan disesuaikan dengan persyaratan dari pusat," katanya.
Pihaknya banyak melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan, sebagai bentuk nyata mendukung DOB Cianjur Selatan, karena pemekaran dinilai akan berdampak sangat besar untuk pembangunan di wilayah tersebut.
Menurut dia, berbagai pelayanan pemerintah akan mudah diakses masyarakat yang selama ini harus jauh ke Kota Cianjur untuk mengurus berbagai keperluan ke dinas seperti administrasi kependudukan, layanan perizinan dan lain-lain.
"Pastinya akan sangat banyak manfaatnya ketika DOB Cianjur Selatan terbentuk, di mana masyarakat di selatan tidak jauh lagi untuk mendapat pelayanan pemerintah," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, menambahkan pihaknya berharap pemekaran dapat lebih cepat dilakukan, sehingga kabupaten induk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan agar saat disahkan tinggal melengkapi berbagai kekurangan.
Pemekaran akan berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur yang selama ini masih rendah karena luas wilayah dan jumlah masyarakat yang mencapai 2 juta lebih akan cepat dilakukan.
Baca Juga: Ayah-Ibu dan Kakak Lolos dari Maut, Balita di Cianjur Korban Tembok Roboh Akhirnya Tewas
"Harapan kami dengan disahkannya pemekaran, IPM kabupaten induk akan meningkat, karena tidak lagi terbagi. Kabupaten Cianjur memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk tertinggi kedua di Jabar," katanya.
Ketua Cianjur Selatan Bergerak (CSB), Asep Sopyan, mengatakan pihaknya mendesak Komisi II DPR RI, menuntaskan pengesahan dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan daerah, PP tentang Desain Besar Otonomi Daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Pemerintahan Daerah.
"Kami mendesak Komisi II DPR RI serta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan dua peraturan pemerintah yang menjadi kendala proses Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) selain moratorium.
“Sejak awal aktivis pemekaran dari seluruh Indonesia menuntut diterbitkannya dua peraturan pemerintah tersebut, harapan kami semua dapat disahkan di tahun 2025, sehingga pemekaran Cianjur selatan menjadi kabupaten baru dapat terealisasi," katanya.
Berita Terkait
-
Ayah-Ibu dan Kakak Lolos dari Maut, Balita di Cianjur Korban Tembok Roboh Akhirnya Tewas
-
Puluhan Siswa Keracunan Lagi, Puan Maharani Desak Pemerintah Evaluasi Total Program MBG
-
Update Terkini Kasus Keracunan MBG di Cianjur, Polisi Periksa 10 Orang
-
Keracunan MBG di Cianjur, Kepala BGN Turun Tangan, Janjikan Perbaikan Sistem
Terpopuler
- 6 Mobil Terbaik untuk Lansia: Fitur Canggih, Keamanan dan Kenyamanan Optimal
- 10 Mobil Mini Bekas 50 Jutaan untuk Anak Muda, Sporty dan Mudah Dikendarai
- 5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah yang Cocok untuk Multitasking dan Berbagai Kebutuhan
- 6 Motor Paling Nyaman untuk Boncengan, Cocok buat Jalan Jauh Maupun Harian
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
Pilihan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
-
Profil Superbank (SUPA): IPO Saham, Harga, Prospek, Laporan Keuangan, dan Jadwal
-
Jelang Nataru, BPH Migas Pastikan Ketersediaan Pertalite Aman!
Terkini
-
Geger Ngaku Anak Polisi Propam dan Pakai Mobil Sitaan, Borok Pria Ini Dibongkar Polda Metro Jaya
-
'Kami Akan Mati di Sini', Sumpah Setia Warga Pulau Pari Pertahankan Tanah Kelahiran
-
Teler Abis Nyabu, Sopir Taksi Online Todongkan Pistol hingga Perkosa Penumpang di Tol Kunciran
-
Bukan Dipecat, Dokter Tifa Bongkar Pengacaranya Mundur, Kini Jadi Garda Depan Roy Suryo
-
Masyarakat Lebih Percaya Damkar daripada Polisi, Komisi III DPR: Ada yang Perlu Dibenahi!
-
Prihatin PBNU Jadi Ajang Rebutan Kekuasaan, Idrus Marham: NU Milik Rakyat, Bukan Elite Kecil!
-
Tragedi Alvaro Kiano: Ayah Tiri Tewas di Tahanan, Menteri PPPA Serukan 'Kewaspadaan Kolektif'
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
Soal Fatwa MUI Rumah dan Sembako Tak Boleh Dipajaki, DPR Siap Tanya Menkeu: Sudah Jadi Masukan?
-
Panas! dr Tifa Cs Minta Kasus Ijazah Jokowi Dituntaskan Agar Tak Jadi Beban Prabowo