Suara.com - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) bicara soal sikap seorang pemimpin yang harus berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat saat negara menghadapi badai atau krisis.
Kecepatan mengambil kebijakan, menurut Jusuf Kalla, bukan didasari dengan sikap asal berani saja, melainkan butuh kejelian serta betul-betul paham akar persoalan yang sedang dihadapi.
"Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai," kata JK dalam keterangannya saat pidato di acara Meet the Leaders di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, ditulis Minggu (25/5/2025).
Atas dasar itu, pemimpin harus bisa mengambil kebijakan dan keputusan dengan memiliki dasar yang kuat, bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya.
"Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani, tetapi tidak keliru," ujar dia.
JK kemudian mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait penetapan biaya impor terhadap negara lain, yang juga dikenal dengan Tarif Trump.
Ia menilai kebijakan tersebut berani, tetapi keliru dan tidak memahami persoalan sebenarnya. Menurut JK, Trump tanpa sadar justru membuat kebijakan yang merugikan rakyat dan pengusaha AS sendiri karena rakyat Amerika akan membeli barang-barang impor lebih mahal.
"Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya," ucap JK.
Di sisi lain, JK menyebut kalau sunia kini memanh sedang mengalami krisis dan kritis. Krisis itu terlihat dengan masih terjadinya perang Rusia vs Ukraina, India vs Pakistan, Israel vs Hamas. Begitu juga konflik internal di negara-negara Yaman, Sudan, Myanmar.
Baca Juga: JK Blak-blakan: Pemimpin Harus Berani, Tapi Jangan Sampai..
Potensi konflik juga terjadi antara China dengan Taiwan serta Korea Selatan dengan Korea Utara.
"Semua itu konflik itu mau tidak mau sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mengetahui hal itu, dan menyelesaikan sesuai dengan kondisi tersebut," kata JK.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai, seperti harus tetap bersikap tenang dan fokus.
"Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam," katanya.
Selain itu, saat krisis seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya. Seorang pemimpin, menurut JK, harus bisa menjaga emosi agar tidak tergesa-gesa dalam pengambilan kebijakan serta membutuhkan pengalaman dalam menghadapi setiap masalah.
Dia membagikan pengalamannya ketika masih aktif dalam pemerintahan saat mendamaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh serta berbagai kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan 2008.
Berita Terkait
-
JK Blak-blakan: Pemimpin Harus Berani, Tapi Jangan Sampai..
-
Gara-gara Kebijakan Trump, Tambahan Pajak Rp4 Juta untuk Pengguna Mobil Listrik Siap Menanti
-
JK Pasang Badan untuk Prabowo: Ekonomi RI Melambat Bukan Salah Presiden!
-
Jusuf Kalla: Negara Akan Dihargai Jika Maju Secara Ekonomi
-
Core Indonesia: Hadapi Tarif AS, Indonesia Harus Perkuat Ekonomi Domestik
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui
-
500 Ribu Lulusan SMK Siap Go Global: Cak Imin Targetkan Tenaga Terampil Tembus Pasar Dunia