Perkawinan Anak Tinggi, Provinsi Sulsel Jadi Sorotan Menteri PPPA

Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, menyoroti Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Sulawesi Selatan yang masih berada di bawah rata-rata nasional. 

Angka perkawinan anak di daerah itu juga termasuk yang tertinggi di Indonesia, yakni 8,09 persen pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen. Arifah menyampaikan kalau perkawinan dini akan sangat berdampak terhadap masa depan anak.

"Perkawinan anak bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan. kami mengajak para pemimpin daerah untuk menekan angka ini melalui kerja sama lintas sektor,” kata Arifah dalam keterangannya, Minggu (25/5/2025).

Arifah mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung tiga program prioritas Kemen PPPA, yaitu Penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI), Perluasan akses Call Center SAPA 129 sebagai layanan aduan kekerasan yang cepat dan responsive dan Pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.

Untuk itu, dia berikan arahan dalam Pertemuan Advokasi dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Pimpinan Daerah se-Sulawesi Selatan. Pertemuan itu menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mempercepat agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Sulawesi Selatan.

Kendati angka perkawinan anak tinggi, Kementerian PPPA apresiasi capaian Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pelaksanaan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA), serta peningkatan status Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

“Kemen PPPA memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan atas semangat dan kerja keras dalam mewujudkan ekosistem yang lebih adil, aman, dan inklusif bagi perempuan dan anak," kata Arifah.

Arifah juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Provinsi Sulawesi Selatan menerima alokasi DAK Fisik dan Non-Fisik PPA senilai lebih dari Rp8 miliar untuk peningkatan kapasitas layanan perlindungan perempuan dan anak.

“Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dan kepemimpinan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dimulai dari perempuan yang berdaya dan anak-anak yang terlindungi hari ini,” katanya.

Baca Juga: Miris! Korban Perkawinan Anak Sulit Lanjutkan Pendidikan, Stigma Sosial Jadi Kendala Utama

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi menyatakan dukungan penuh terhadap program-program prioritas Kementerian PPPA. Menurutnya, pendekatan inovatif perlu diterapkan agar perempuan, anak, dan kelompok inklusi menjadi bagian penting dalam pembangunan.

Dia menambahkan kalau Pemerintah Provinsi terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna mendorong pendekatan yang holistik dan kolaboratif.

"Kami mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggerakkan OPD serta melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan, memastikan ruang yang aman bagi perempuan dan anak, serta mendukung program nasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," kata Fatmawati.

Pada acara tersebut, Menteri PPPA dan Pemprov Sulawesi Selatan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Percepatan Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mempercepat pelaksanaan program-program strategis di seluruh wilayah Sulawesi Selatan demi mewujudkan lingkungan yang ramah perempuan dan peduli anak.

12.416 Korban Kekerasan Perempuan di 2024

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi juga menyebutkan, sebanyak 12.416 perempuan tercatat sebagai korban kekerasan seksual ataupun fisik sepanjang 2024.

Arifah Fauzi di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/5), mengatakan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) KPPPA ini menunjukkan bagaimana perempuan sangat rentan mengalami kekerasan, baik di lingkungan rumah tangga atau ruang publik.

"Data ini sesungguhnya belum menunjukkan angka sebenarnya karena masih menjadi fenomena gunung es. Sebab masih banyak yang belum berani melaporkan," ujarnya saat membawakan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang masuk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada 2024 tersebut juga diketahui jika perempuan di Indonesia usia antara 15 hingga 64 tahun pernah menjadi korban kekerasan terbesar.

Bahkan disebutkan bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan baik secara fisik ataupun seksual.

"Yang lebih parah lagi, korban anak-anak dimana satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan.Saat ini kita dalam kondisi darurat kekerasan," katanya.

Dalam rangka menekan semakin tingginya angka kekerasan bagi perempuan dan anak, KPPPA telah menyiapkan berbagai program besar diantaranya bernama Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang berbasis desa.

Program RBI disebut sebagai wujud nyata pendekatan pentahelix, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Selain RBI, Arifah memaparkan dua program unggulan lainnya dari Kementerian PPPA, yaitu perluasan layanan Call Center SAPA 129 untuk pengaduan kekerasan, serta penguatan satu data gender dan anak berbasis desa yang dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.