Suara.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan isi pembahasan dalam rapat tertutup pihaknya dengan Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Menurut dia, salah satu yang dibahas adalah soal kasus peledakan amunisi kedaluarsa yang memakan korban jiwa di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
"Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut," kata Agus dalam konferensi pers usai rapat.
Ia mengatakan, jika adanya peledakan amunisi itu sebenarnya sudah sesuai standar operasional.
"Di mana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP. Mulai dari Satuan Pemakai, kondisi yang sudah expire, yang artinya semua saat itu dari Satuan Pemakai ke Slog Kodam," katanya.
"Kemudian dari Slok Kodam dilaporkan kepada Slok Angkatan Darat. Kemudian dari Slok Angkatan Darat ke Slok TNI dan ke Kemhan," sambungnya.
Ia mengatakan, kalau prosedur sudah sampai ke Kementerian Pertahanan, maka pihak Kemenhan menugaskan satuan untuk melakukan peledakan amunisi kedaluarsa tersebut.
"Satuan yang ditugaskan untuk meledakan munisi kaliber besar dan kecil dan detonator yang sudah expire di ledakkan di suatu tempat yang sudah disiapkan.
Ia menjelaskan, jika amunisi atau denatir yang sudah kedaluarsa memang sensitif untuk meledak.
Baca Juga: Usai DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Panglima TNI, Utut PDIP Minta Maaf, Kenapa?
"Kemudian juga biasanya kalau amunisi atau detonator yang sudah expire, dia itu sensitif ya, sensitif terhadap gerakan, gesekan, kemudian juga terhadap cahaya sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan peledakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta jajaran kepala stafnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Dari jadwal resmi yang diterima Suara.com, agenda rapat kali ini membahas isu-isu terkini.
Dalam rapat selain Panglima, hadir juga KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono, dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.
Sejumlah pejabat utama Mabes TNI maupun Mabes Angkatan berpangkat Mayor Jenderal dan Letnan Jenderal turut masuk ke ruang rapat Komisi I DPR RI.
Agus terlihat masuk ke ruang rapat Komisi I DPR RI sekira pukul 13.00 WIB.
Berita Terkait
-
Usai DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Panglima TNI, Utut PDIP Minta Maaf, Kenapa?
-
Diam-diam Komnas HAM Turun Selidiki Insiden Ledakan Maut di Garut, Sejumlah Saksi Diperiksa
-
Menyimpang dari Fungsi Militer, Masyarkat Sipil Minta Panglima Batalkan Pengerahan TNI ke Kejaksaan
-
Tragedi Ledakan Garut, Puan Maharani: Komisi I DPR Harus Panggil Panglima TNI
-
9 Korban Sipil Ledakan Amunisi di Garut Telah Teridentifikasi, Tim Masih Lakukan Investigasi
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan