Suara.com - Institusi Polri lagi-lagi tercoreng oleh ulah anggotanya sendiri. Kali ini, sebanyak enam anggota Polres Hulu Sungai Tengah (HST) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dinyatakan positif narkoba. Hal itu setelah keenam anggota polisi itu menjalani tes urine.
Meski dinyatakan positif narkoba, keenam anggota Polri itu hanya dikenakan sanksi ringan. Salah satu sanksi yang dijatuhkan adalah enam polisi pencandu narkoba itu yakni wajib salat lima waktu.
Soal enam anggota polisi yang dinyatakan positif narkoba diungkapkan oleh Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampubolon.
Kapolres HST AKPB Jupri sebagaimana dikutip dari Antara pada Selasa (27/5/2025) membeberkan kronologi hingga keenam anak buahnya itu dinyatakan positi sebagai pengguna narkoba. Kapolres Jupri juga mengaku jika pemeriksan urine dilakukan secara rutin di setiap polsek di wilayah hukum Polres HST.
Pemeriksaan urine yang digelar setiap minggu juga melibatkan aparat Profesi dan Pengamanan alias Propam.
"Pertama datang ke sini, kami tes urine tidak ada positif. Kami ubah gayanya, kami langsung turun dengan Propam, Satker kemudian ke seluruh polsek pada minggu kemarin ada kami menemukan enam personel yang positif narkoba," beber Kapolres HST AKPB Jupri.
AKBP Jupri mengaku jika Polres HST sangat aktif melakukan tes urine terhadap anggota usai ada oknum Bhabinkamtibmas Polsek Limpasu berinisial MI ditembak petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel saat hendak ditangkap karena penyalahgunaan narkoba.
"Kami sangat menekankan kepada anggota kami tidak mau lagi ada anggota yang sampai jadi pengedar maupun pemakai narkoba," beber AKBP Jupri.
Terkait anggota yang dinyatakan positif narkoba, AKPB Jupri pun membeberkan sanksi kepada anak buahnya yang mencoreng citra Polri itu.
Baca Juga: Usai Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, Muncul Desakan Agar Roy Suryo dkk Segera Dijebloskan ke Bui
Menurutnya, keenam anggota yang positif narkoba tersebut juga telah dikenakan sanksi berupa tindak sosial pembinaan selama 14 hari dengan langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Kapolres dan Wakapolres HST.
"Yang bersangkutan dikasih helm dan ransel untuk rutin melaksanakan apel pagi dan siang, dan olahraga kami paksakan tiga kali sehari, pembinaan rohani wajib melaksanakan salat lima waktu di musala dengan pengawasan ketat," papar Kapolres HST AKPB Jupri.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan setuju dengan Kapolres HST yang melaksanakan pemeriksaan urine dan darah secara periodik.
"Nanti anggarannya kita bisa kerja sama dengan BNNP Kalsel, pemerintah daerah maupun Polda Kalsel," beber Kapolda Kalsel AKPB Rosyanto Yudha.
Terkait adanya anggota yang positif narkoba, kata Yudha, itu sudah jelas kebijakan aturannya dengan diproses dan berikan sanksi yang berat kepada oknum tersebut.
Kapolda Kalsel tidak ingin ada anggota kepolisian terpapar narkoba, karena sudah disepakati beberapa puluh tahun yang lalu bahwa narkoba itu musuh bersama.
Berita Terkait
-
Usai Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, Muncul Desakan Agar Roy Suryo dkk Segera Dijebloskan ke Bui
-
Fakta Ijazah S1 Jokowi Asli: Hasil Sederet Uji Puslabfor soal Bukti Setoran SPP, Blanko hingga KKN
-
Dipolisikan Jokowi Pakai UU ITE, Roy Suryo Tak Terima: Saya Perancangnya!
-
Dipolisikan usai Koar-koar Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo dkk ke Komnas HAM: Kami Dikriminalisasi!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP