Suara.com - Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengultimatum eks Menkominfo Budi Arie agar tak bicara sembarangan soal partainya. Hal itu disampaikan Puan menanggapi dugaan Budi Arie menuding PDIP dan Budi Gunawan sebagai pihak yang memframing dirinya terkait persoalan Judi Online (Judol).
Puan awalnya mendesak agar Budi Arie menyampaikan klarifikasi soal dugaan tudingan yang telah dialamatkan kepada PDIP.
"Untuk menghindari fitnah dari pak menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Ia mewanti-wanti kepada Budi Arie jangan asal bicara soal PDIP.
"Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklairfikasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menegaskan, jangan sampai ada spekulasi liar terkait persoalan judol tersebut.
"Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie memilih bungkam saat ditanya soal ultimatum dituntut menyampaikan permintaan maaf 1x24 jam usai diduga menuding PDIP dan Budi Gunawan memframing dirinya soal Judi Online atau Judol.
Hal itu terjadi ketika Budi ditanyai awak media usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Baca Juga: Megawati Murka Partainya Dituding Dalang Framing Judol, PDIP Siap Polisikan Budi Arie: Keterlaluan!
Awalnya awak media bertanya kepada Budi soal ultimatum yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR PDIP Sadarestuwati dalam rapat.
"Pak Menteri tadi ada ultimatum dari Legislator PDIP untuk meminta maaf atas..," kata awak media.
Budi lantas menanggapi jika dirinya enggan merespons dulu soal hal itu.
"Nanti aja itu," kata Budi sambil memalingkan muka dan mengankat tangannya.
Tak sampai di situ, ketika dicecar lagi oleh awak media soal ultimatum itu, Budi juatru memilih terus bungkam dan tak mau menanggapinya.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Sadarestuwati mengultimatum Menteri Koperasi Budi Arie untuk menyampaikan permohonan maaf terkait ucapannya soal tudingan framing soal Judi Online (Judol) kepada PDIP dan Budi Gunawan.
Berita Terkait
-
Megawati Murka Partainya Dituding Dalang Framing Judol, PDIP Siap Polisikan Budi Arie: Keterlaluan!
-
Budi Arie Diduga Tuding PDIP Framing Soal Judol, Deddy Sitorus: Ibu Megawati Tersinggung
-
Dapat Restu DPP, Sejumlah Kader PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim Soal Fitnah Judi Online
-
Merasa Difitnah Soal Judi Online, PDIP Siap Seret Menteri Budi Arie ke Meja Hijau!
-
Menteri Budi Arie Bungkam soal Ultimatum PDIP: Ada Apa?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta