Dalam praktiknya, komunikasi ini cenderung bersifat top down, yaitu dari pihak berwenang langsung ke masyarakat, tanpa memberi ruang partisipasi.
Hal tersebut, kata Jamiluddin, tampak jelas dalam polemik pengalihan kewenangan kolegium dari asosiasi profesi ke Kementerian Kesehatan.
Pendekatan legal-formal yang diambil Budi Gunadi dalam proses ini memperlihatkan kecenderungan komunikasi satu arah dari otoritas kepada publik, tanpa mempertimbangkan aspirasi kelompok yang terdampak secara langsung.
"Gaya dan pendekatan komunikasi seperti itu tak sesuai ditujukan kepada khalayak yang terdidik. Hal ini terlihat dari penolakan para guru besar dan asosiasi dokter mengenai pengalihan kolegium," jelasnya.
Ia menambahkan, penolakan dari para guru besar serta asosiasi dokter terhadap rencana pengalihan kolegium menunjukkan adanya resistensi akibat komunikasi yang tidak mengedepankan dialog.
Menkes Budi Gunadi Diwanti-wanti BRIN
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataannya kepada publik. Saran tersebut disampaikan Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, seiring maraknya atensi publik akibat sejumlah ucapan Menkes.
"Memang sebagai pejabat publik mestinya harus hati-hati dalam menyampaikan statement, harus ditimbang dan dipikir dulu sebelum berbicara. Dalam menyampaikan harus dengan bijak dan empati. Jika tidak seperti itu, publik akan menilai sebagai arogan dan angkuh," jelas Lili saat dihubungi Suara.com, Selasa (27/5/2025).
Menurut Lili, pola komunikasi yang ceplas-ceplos dan kurang hati-hati berpotensi akan menggerus tingkat kepercayaan terhadap pejabat publik tersebut. Dampak lebih jauhnya, kata Lili, bisa menggerus juga tingkat kepercayaan dan kepuasan pada pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Ucapan Kontroversial Menkes Budi Sadikin Diprotes Guru Besar hingga Dokter, Pakar: Sebaiknya Diganti
"Tentu ini tidak baik dan sangat merugikan pemerintahan. Untuk itu ke depan, pola dan gaya komunikasinya harus diperbaiki. Ini penting untuk mencegah kegaduhan dan kontroversial di masyarakat," ujarnya memberi saran.
Gaya komunikasi Menkes Budi yang belakangan jadi sorotan itu turut dapat atensi dari DPR. Lili menyebutkan, sudah tepat sikap DPR turut menegur Menkes agar lebih hati-hati dalam berucap.
"Daya kira apa yang disampaikan oleh anggota DPR sebagai wujud dari aspirasi publik. Sebagai wakil rakyat, ia menyuarakan apa yang menjadi keresahan di denyut hati rakyat karena statement pak menteri kerap kontroversial. Oleh karena itu tepat kiranya anggota DPR kemudian menegurnya dan bahkan mengkritiknya," tutur dia.
Berita Terkait
-
Besok, Prabowo Ajak Presiden Macron ke Akmil Magelang: Pamer Prajurit Mahir Bahasa Prancis!
-
Ucapan Kontroversial Menkes Budi Sadikin Diprotes Guru Besar hingga Dokter, Pakar: Sebaiknya Diganti
-
Lukisan Soekarno di Istana Bikin Salfok! Presiden Macron ke Prabowo: This Is Your?
-
Gratiskan SD-SMP Negeri/Swasta, Komisi X DPR: Pemerintah Wajib Laksanakan Putusan MK!
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Lawatan Selesai, Ini Rangkuman Capaian Strategis Prabowo di Inggris, Swiss dan Prancis
-
Laba Triliunan, Sinyal Tersendat: Paradoks IndiHome di Bawah Raksasa Telekomunikasi
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza