Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru saja meluncurkan kembali aplikasi JAKI dengan sejumlah fitur baru, salah satunya tombol darurat atau panic button.
Menyikapi hal ini, DPRD DKI mengingatkan Pemprov DKI agar lebih sigap dan serius dalam menanggapi laporan dari warga, terutama yang menyangkut keselamatan jiwa.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengapresiasi peluncuran ulang aplikasi ini. Namun, ia menekankan agar kesiapan sistem dan personel jangan sampai tertinggal.
“Kalau sudah ada fitur panic button, berarti Pemprov harus siaga. Jangan sampai warga sudah pencet, bantuan datang sejam kemudian. Itu kan bisa fatal,” ujar Ima kepada wartawan, Senin (3/6/2025).
Ima menyebut Pemprov menjanjikan tindak lanjut 3 menit setelah panic button disampaikan. Politisi PDI Perjuangan ini meminta janji itu ditepati.
"Waktu tiga menit itu bukan main-main. Harus ada sistem monitor khusus. Jangan sampai ini cuma gimmick promosi,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD lainnya, Rany Mauliani, juga menekankan pentingnya pengawasan pasca peluncuran.
Menurutnya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan jika fitur-fitur tersebut tak berjalan sesuai harapan.
"Jangan sampai janji jadi jebakan. Panic button ini kan seperti 911 versi kita, orang berharap ditolong. Kalau gagal, dampaknya besar,” ujarnya.
Baca Juga: JAKI Reborn! Pramono Bangkitkan Aplikasi Andalan Anies, Apa Saja Fitur Unggulannya?
Rany menyoroti fitur lain seperti JakCare yang sebelumnya berhasil mencegah upaya bunuh diri karena ada akses cepat warga untuk berbicara.
“Artinya, JAKI ini bisa jadi tempat semua kebutuhan warga. Asal kontrolnya dijaga, aplikasinya bisa jadi one stop solution,” tuturnya.
Soal fitur kantong parkir, ia berharap bisa membantu mengurangi kemacetan dengam mendorong masyrakat beralih ke angkutan umum.
"Tujuan akhirnya kan agar kendaraan dari luar tidak semua masuk Jakarta. Tapi itu juga harus diimbangi dengan transportasi umum yang mumpuni,” ucapnya.
Rany menambahkan bahwa sebagian warga sudah mulai nyaman menggunakan transportasi umum.
“Tapi memang masih ada kendala konektivitas. Kalau Pemprov bisa benahi itu, saya yakin lebih banyak yang beralih,” katanya.
Berita Terkait
-
Disebut Ancaman Bagi Konservasi, PSI Tolak Wacana Pramono Bikin Pulau Kucing: Langgar Aturan!
-
PSI Soroti Pramono yang Tak Kunjungi Kepulauan Seribu Dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta
-
100 Hari Pramono-Rano, DPRD DKI Pertanyakan Jakarta Fund yang Masih Mandek
-
Kritik PSI di 100 Hari Pramono-Rano, Soroti Program Job Fair Tak Diketahui Warga
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui