Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru saja meluncurkan kembali aplikasi JAKI dengan sejumlah fitur baru, salah satunya tombol darurat atau panic button.
Menyikapi hal ini, DPRD DKI mengingatkan Pemprov DKI agar lebih sigap dan serius dalam menanggapi laporan dari warga, terutama yang menyangkut keselamatan jiwa.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengapresiasi peluncuran ulang aplikasi ini. Namun, ia menekankan agar kesiapan sistem dan personel jangan sampai tertinggal.
“Kalau sudah ada fitur panic button, berarti Pemprov harus siaga. Jangan sampai warga sudah pencet, bantuan datang sejam kemudian. Itu kan bisa fatal,” ujar Ima kepada wartawan, Senin (3/6/2025).
Ima menyebut Pemprov menjanjikan tindak lanjut 3 menit setelah panic button disampaikan. Politisi PDI Perjuangan ini meminta janji itu ditepati.
"Waktu tiga menit itu bukan main-main. Harus ada sistem monitor khusus. Jangan sampai ini cuma gimmick promosi,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD lainnya, Rany Mauliani, juga menekankan pentingnya pengawasan pasca peluncuran.
Menurutnya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan jika fitur-fitur tersebut tak berjalan sesuai harapan.
"Jangan sampai janji jadi jebakan. Panic button ini kan seperti 911 versi kita, orang berharap ditolong. Kalau gagal, dampaknya besar,” ujarnya.
Baca Juga: JAKI Reborn! Pramono Bangkitkan Aplikasi Andalan Anies, Apa Saja Fitur Unggulannya?
Rany menyoroti fitur lain seperti JakCare yang sebelumnya berhasil mencegah upaya bunuh diri karena ada akses cepat warga untuk berbicara.
“Artinya, JAKI ini bisa jadi tempat semua kebutuhan warga. Asal kontrolnya dijaga, aplikasinya bisa jadi one stop solution,” tuturnya.
Soal fitur kantong parkir, ia berharap bisa membantu mengurangi kemacetan dengam mendorong masyrakat beralih ke angkutan umum.
"Tujuan akhirnya kan agar kendaraan dari luar tidak semua masuk Jakarta. Tapi itu juga harus diimbangi dengan transportasi umum yang mumpuni,” ucapnya.
Rany menambahkan bahwa sebagian warga sudah mulai nyaman menggunakan transportasi umum.
“Tapi memang masih ada kendala konektivitas. Kalau Pemprov bisa benahi itu, saya yakin lebih banyak yang beralih,” katanya.
Berita Terkait
-
Disebut Ancaman Bagi Konservasi, PSI Tolak Wacana Pramono Bikin Pulau Kucing: Langgar Aturan!
-
PSI Soroti Pramono yang Tak Kunjungi Kepulauan Seribu Dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta
-
100 Hari Pramono-Rano, DPRD DKI Pertanyakan Jakarta Fund yang Masih Mandek
-
Kritik PSI di 100 Hari Pramono-Rano, Soroti Program Job Fair Tak Diketahui Warga
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
- Lipstik Wardah yang Bagus Apa? Ini 4 Pilihan Paling Tahan Lama untuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
Terkini
-
11 Malam Perang AS-Iran Bikin Harga Minyak Dunia Terus Melonjak
-
BI Batal Naikan Suku Bunga Acuan, Rupiah Melemah Lagi
-
MRT Jakarta Fase 2A Tembus 61,8%, Uji Coba HI-Monas Dibidik 2027
-
Membaca Jadi Privilese Mewah: Mengapa Harga Buku Makin Tak Terjangkau?
-
Prabowo Resmi Tunjuk Kuntadi Jadi Jampidsus, Gantikan Febrie Adriansyah
-
Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI hingga Tewas di Kelapa Dua Bertambah Jadi 7 Orang
-
KPAI Sebut Rumah, Sekolah, dan Ruang Digital Masih Jadi Tempat Rawan bagi Anak
-
Keponakan Prabowo Berikan Syarat Pembelian Dolar AS di Atas US$10.000
-
Demo Desak Penahanan Febrie Adriansyah di Kejagung Berujung Ricuh
-
Alasan Donald Trump Calonkan Presiden FIFA Gianni Infantino Jadi Sekjen PBB