Suara.com - Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono membeberkan kemungkinan terbaik jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pertama, kata dia, jika pilihan Jokowi ingin membangun kendaraan politik baru dengan fleksibilitas tinggi dan mengonsolidasikan kekuatan di kalangan pemilih muda, maka pilihannya PSI.
"Jika tujuannya adalah membentuk kendaraan politik baru dengan fleksibilitas tinggi dan mengonsolidasikan kekuatan di kalangan pemilih muda dan urban, PSI merupakan pilihan yang lebih aman dan potensial secara elektoral," kata Kristian kepada Suara.com saat dihubungi pada Senin (2/6/2025).
Namun, kata dia, jika Jokowi ingin menjadi King Maker terutama untuk menyatukan spektrum nasionalis-religius, maka pilihannya adalah PPP.
"Namun jika Jokowi ingin memainkan peran sebagai king maker dalam ranah yang lebih luas, menyatukan spektrum nasionalis-religius dan memanfaatkan struktur partai yang sudah mapan, PPP menawarkan peluang strategis jangka panjang, meski penuh risiko politik dan resistensi internal," katanya.
Kendati begitu, kata dia, pada akhirnya, keputusan ini akan sangat tergantung pada strategi jangka panjang Jokowi dalam panggung politik Indonesia pasca 2024.
"Apakah ia ingin tetap menjadi power broker dari luar sistem, atau justru kembali masuk ke dalam gelanggang partai untuk mengarahkan agenda politik nasional secara langsung," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan, jika adanya usulan nama Joko Widodo atau Jokowi sebagai kandidat calon ketua umum PPP memang sengaja digulirkan.
Menurutnya soal keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.
Baca Juga: Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
Hal itu disampaikan Ade menanggapi soal nama Jokowi juga diusulkan menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Ya, ini kan lontaran, ini kan masukan, ini kan gagasan, ini kan pendapat. Biarkan saja ini bergulir, biarkan saja ini mengalir, biarkan saja ini berkembang," kata Ade kepada Suara.com saat dihubungi pada Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, menjelang Kongres atau Muktamar partai wajar jika selalu muncul usulan-usulan.
"Kan keputusan itu nanti ada di Pak Jokowi. Begitu, biarkan saja ini berkembang," katanya.
Kendati begitu, Ade tetap mendoakan agar Jokowi mau menerima pinangan sebagai calon ketua umum PPP.
"Insyaallah kami mendoakan, ada hidayah dari Allah SWT menjadikan Pak Jokowi memilih hatinya kepada PPP. Kami berikhtiar," ujarnya.
Berita Terkait
-
Memanas Dicap 'Jual' Partai, Rommy Kena Sentil Lagi Imbas Sibuk Cari Figur Eksternal Caketum PPP
-
Ketimbang Sibuk 'Jualan', PPP Ditantang Bentuk Koalisi Bareng Parpol Islam Senasib Tak Lolos Senayan
-
Disebut Ancaman Bagi Konservasi, PSI Tolak Wacana Pramono Bikin Pulau Kucing: Langgar Aturan!
-
Murka! Kader Sebut Rommy Jual Partai: Mestinya Dia Tobat Agar Tak Lagi jadi Azab Bagi PPP
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.