Suara.com - Pemprov DKI Jakarta meresmikan layanan Transjabodetabek Rute Blok M-Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Terminal PIK 2, Tangerang, Banten.
Peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dewanto.
Hadir pula Wakil Gubernur Provinsi Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Peresmian Rute Blok M-Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 merupakan persiapan perluasan kawasan aglomerasi.
Kawasan aglomerasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Nantinya, kawasan aglomerasi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global, setelah Jakarta tak lagi menjadi ibukota.
Barometer pertumbuhan ekonomi, yakni layanan transportasi terintegritas di seluruh kawasan aglomerasi.
Berdasarkan Pasal 51 UU No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disebutkan, wilayah yang masuk aglomerasi.
Di antaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan, dan Kota Bekasi.
Uji coba 6 rute baru Transjakarta, yakni di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) mendapat perhatian serius kalangan legislator di DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Gaji ke-13 Cair, Sri Mulyani Harap Daya Beli Masyarakat Bergairah Lagi
Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Pemprov Banten yang telah membuka rute baru Transjabodetabek Blok M-Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Kebijakan pelayanan transportasi itu sebagai bentuk komitmen menekan kemacetan dan polusi udara di DKI Jakarta.
Peresmian rute baru itu, menurut Wahyu, berpotensi mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke DKI Jakarta.
Masyarakat dapat beralih menggunakan transportasi publik agar dapat melancarkan lalu lintas di titik-titik keramaian.
"Prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung adanya transportasi publik yang ramah lingkungan, juga murah dan terjangkau untuk masyarakat," ujar dia.
Rute baru Transjabodetabek yang menghubungkan PIK 2 menuju Blok M memiliki 24 titik pemberhentian. Terdapat 11 halte di wilayah Jakarta dan 13 halte di wilayah Banten.
Berita Terkait
-
Gaji ke-13 Cair, Sri Mulyani Harap Daya Beli Masyarakat Bergairah Lagi
-
Pemerintah Gelontorkan Rp24,44 Triliun untuk Stimulus Ekonomi
-
Perkuat Hubungan, Mendagri dan Menteri Imipas Jajaki Sejumlah Kerja Sama Strategis
-
DPRD Minta Dishub Pantau Operasional Transjabodetabek PIK 2-Blok M: Kalau Sepi Bisa Dialihkan
-
Rute Baru Transjabodetabek Dinilai Relevan, DPRD DKI: PIK 2 Bukan Cuma Kawasan Elit
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO