Suara.com - Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat mundur dari jabatannya jika melakukan penyelewengan.
Dari segi etika, Efriza menilai pernyataan yang disampaikan Prabowo pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri itu sudah tepat.
Namun, dia menegaskan tidak ada konteks berupa kepastian penyelewengan pejabat itu akan diproses secara hukum.
“Hanya saja konteksnya tidak bisa serta-merta yang melakukan penyelewengan mundur, lalu tindakannya tidak diproses,” kata Efriza kepada Suara.com, Rabu (4/6/2025).
“Jika konteksnya ingin membangun etika, kesadaran diri para pejabat untuk negara sudah tepat. Penekanan akan Pancasila sebagai pandangan hidup juga sudah baik, hanya saja sayangnya tidak adanya penekanan akan proses hukum, kecuali sekadar pilihan mundur atau diberhentikan,” tambah dia.
Efriza mengaku memaklumi pernyataan Prabowo yang dianggap lebih menekankan etika pejabat untuk bekerja bagi rakyatnya dan punya semangat kesadaran diri untuk menilai kualitas kerja dirinya sendiri.
Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan ultimatum kepada para pejabat agar bekerja secara sungguh-sungguh kepada rakyat. Lewat ultimatunya, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pejabat yang tidak becus bekerja.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam amanat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Baca Juga: 'Menepuk Air di Dulang': Kala Prabowo Tuduh LSM Dibiayai Asing
Awalnya, Prabowo meminta agar Pancasila jangan sekadar menjadi mantra atau slogan. Ia lantas memingatkan tentang kekayaan besae yang dimiliki bangsa Indonesia.
"Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo, Senin (2/6/2025).
Prabowo sekaligus mengimbau seluruh unsur agar jangan menganggap negara tidak ada, jangan menganggap negara bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, serta jangan menganggap NKRI bisa ditipu.
Untuk kesekian kali, Prabowo kembali memperingatkan semua unsur di semua lembaga untuk segera berbenah diri dan segera membersihkan diri.
"Karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak," sambungnya.
Prabowo Minta Rakyat Laporkan Pejabat yang Melanggar
Berita Terkait
-
Meski Diserang, Indonesia Buktikan Hilirisasi Bisa Jalan dengan Bertanggung Jawab
-
Tak Takut Tekanan Asing, Bahlil Sebut Negara Lain Mulai Pakai LSM Hantam Program Hilirisasi Nikel
-
Prabowo-Megawati Mesra di Hari Pancasila: Jokowi dan Gibran Jadi Ganjalan PDIP?
-
'Menepuk Air di Dulang': Kala Prabowo Tuduh LSM Dibiayai Asing
-
Prabowo Nilai Kelebihan dan Kekurangan Menteri, Siapa yang Masih Bisa Dipertahankan
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
9 Mobil Bekas Paling Lega dan Nyaman untuk Mengantar dan Jemput Anak Sekolah
-
Belum Sebulan Diluncurkan, Penjualan Toyota Veloz Hybrid Tembus 700 Unit
-
Kekayaan dan Gaji Endipat Wijaya, Anggota DPR Nyinyir Donasi Warga untuk Sumatra
-
Emiten Adik Prabowo Bakal Pasang Jaringan Internet Sepanjang Rel KAI di Sumatra
-
7 Sepatu Lari Lokal untuk Mengatasi Cedera dan Pegal Kaki di Bawah 500 Ribu
Terkini
-
Sidang Perkara Tata Kelola Minyak, Kerry Riza Bantah Intervensi Penyewaan Kapal Oleh Pertamina
-
Kurangi Risiko Bencana Hidrometeorologi, KLH Dukung Penanaman Pohon di Hulu Puncak
-
Penasihat DWP Kemendagri Tri Tito Karnavian Tegaskan Kualitas Manusia Indonesia: Mulai dari Keluarga
-
Trotoar 'Maut' di Tugu Yogyakarta, Pedestrian Jogja Belum Ramah Difabel
-
Menunjuk Hidung Menteri di Balik Bencana Sumatra, Siapa Paling Bertanggung Jawab?
-
Tambang Disebut Jadi Biang Kerok Gaduh PBNU, Begini Kata Gus Yahya?
-
Pemprov DKI Tanggung Seluruh Biaya Pemakaman Korban Kebakaran Maut Kemayoran
-
Cerita Hasto Pernah Tolak Tawaran Jadi Menteri: Takut Nggak Tahan Godaan
-
Amnesty International Beberkan 36 Video Kekerasan Polisi di Demo Agustus Lalu
-
Anggap Islah Jalan Satu-satunya Selesaikan Konflik PBNU, Gus Yahya Ngaku Sudah Kontak Rais Aam