Suara.com - Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat mundur dari jabatannya jika melakukan penyelewengan.
Dari segi etika, Efriza menilai pernyataan yang disampaikan Prabowo pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri itu sudah tepat.
Namun, dia menegaskan tidak ada konteks berupa kepastian penyelewengan pejabat itu akan diproses secara hukum.
“Hanya saja konteksnya tidak bisa serta-merta yang melakukan penyelewengan mundur, lalu tindakannya tidak diproses,” kata Efriza kepada Suara.com, Rabu (4/6/2025).
“Jika konteksnya ingin membangun etika, kesadaran diri para pejabat untuk negara sudah tepat. Penekanan akan Pancasila sebagai pandangan hidup juga sudah baik, hanya saja sayangnya tidak adanya penekanan akan proses hukum, kecuali sekadar pilihan mundur atau diberhentikan,” tambah dia.
Efriza mengaku memaklumi pernyataan Prabowo yang dianggap lebih menekankan etika pejabat untuk bekerja bagi rakyatnya dan punya semangat kesadaran diri untuk menilai kualitas kerja dirinya sendiri.
Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan ultimatum kepada para pejabat agar bekerja secara sungguh-sungguh kepada rakyat. Lewat ultimatunya, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pejabat yang tidak becus bekerja.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam amanat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Baca Juga: 'Menepuk Air di Dulang': Kala Prabowo Tuduh LSM Dibiayai Asing
Awalnya, Prabowo meminta agar Pancasila jangan sekadar menjadi mantra atau slogan. Ia lantas memingatkan tentang kekayaan besae yang dimiliki bangsa Indonesia.
"Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo, Senin (2/6/2025).
Prabowo sekaligus mengimbau seluruh unsur agar jangan menganggap negara tidak ada, jangan menganggap negara bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, serta jangan menganggap NKRI bisa ditipu.
Untuk kesekian kali, Prabowo kembali memperingatkan semua unsur di semua lembaga untuk segera berbenah diri dan segera membersihkan diri.
"Karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak," sambungnya.
Prabowo Minta Rakyat Laporkan Pejabat yang Melanggar
Berita Terkait
-
Meski Diserang, Indonesia Buktikan Hilirisasi Bisa Jalan dengan Bertanggung Jawab
-
Tak Takut Tekanan Asing, Bahlil Sebut Negara Lain Mulai Pakai LSM Hantam Program Hilirisasi Nikel
-
Prabowo-Megawati Mesra di Hari Pancasila: Jokowi dan Gibran Jadi Ganjalan PDIP?
-
'Menepuk Air di Dulang': Kala Prabowo Tuduh LSM Dibiayai Asing
-
Prabowo Nilai Kelebihan dan Kekurangan Menteri, Siapa yang Masih Bisa Dipertahankan
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
BBW Jakarta 2025: Lautan Buku Baru, Pesta Literasi Tanpa Batas
-
Program MBG Dikritik Keras Pakar: Ribuan Keracunan Cuma Angka Statistik
-
Konvensyen DMDI ke-23 di Jakarta, Sultan Najamudin Tekankan Persatuan dan Kebesaran Rumpun Melayu
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
-
Geger Ijazah Gibran! Pakar Ini Pertanyakan Dasar Tudingan dan Singgung Sistem Penyetaraan Dikti
-
Dana Pemda Rp 234 T Mengendap di Bank, Anggota DPR Soroti Kinerja Pemda dan Pengawasan Kemendagri
-
Diteror Lewat WhatsApp, Gus Yazid Lapor Polisi Hingga Minta Perlindungan ke Presiden Prabowo
-
Survei Gibran 'Jomplang', Rocky Gerung Curiga Ada 'Operasi Besar' Menuju 2029
-
Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita