Suara.com - Ketimpangan iklim semakin terang-benderang. Dalam studi terbaru yang diterbitkan di Nature Climate Change, para peneliti mengungkapkan fakta mencengangkan: 10 persen orang terkaya dunia bertanggung jawab atas dua pertiga pemanasan global sejak 1990.
Ini bukan sekadar data statistik. Ini adalah pengingat bahwa krisis iklim bukan hanya soal polusi, tapi soal kekuasaan—siapa yang menyebabkan dan siapa yang terdampak.
Studi ini menjadi tonggak baru. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan berhasil menghubungkan kekayaan pribadi yang terkonsentrasi dengan kejadian iklim ekstrem seperti gelombang panas dan kekeringan.
“Kami menghubungkan jejak karbon individu terkaya secara langsung dengan dampak iklim di dunia nyata,” kata Sarah Schoengart, penulis utama studi dan ilmuwan dari ETH Zurich. “Ini adalah pergeseran dari penghitungan karbon menuju akuntabilitas iklim.”
Kekayaan dan Risiko Iklim
Orang kaya tak hanya berkontribusi lewat gaya hidup mewah. Investasi mereka—portofolio yang menopang industri fosil dan pembukaan lahan besar-besaran—ikut mendorong krisis.
Menurut studi tersebut, 1 persen orang terkaya menyumbang 26 kali lebih banyak terhadap frekuensi gelombang panas dibandingkan rata-rata global. Mereka juga 17 kali lebih besar andilnya dalam kekeringan yang melanda Amazon.
“Jika semua orang mengeluarkan emisi seperti 50 persen terbawah dari populasi global, dunia akan mengalami pemanasan tambahan yang minimal sejak 1990,” ujar Carl-Friedrich Schleussner, salah satu penulis studi.
Cuaca Ekstrem, Ketidakadilan Ekstrem
Baca Juga: Kenaikan Air Laut karena Gunung Es Mencair Ancam Jutaan Orang, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Wilayah tropis seperti Amazon, Asia Tenggara, dan Afrika Selatan menjadi contoh nyata ketidakadilan iklim. Masyarakat di sana historisnya tidak banyak berkontribusi terhadap emisi global, tapi mereka justru mengalami dampak terparah.
Studi ini menyatakan bahwa dampak cuaca ekstrem tidak lagi bisa dianggap sebagai akibat dari emisi global yang abstrak. Emisi itu punya jejak, punya asal-usul, dan punya nama. Gaya hidup dan pilihan investasi para individu terkaya lah yang secara langsung mendorong kerusakan tersebut.
“Kami menemukan bahwa penghasil emisi yang kaya memainkan peran utama dalam mendorong iklim ekstrem, yang memberikan dukungan kuat bagi kebijakan iklim yang menargetkan pengurangan emisi mereka,” tegas Schoengart.
Akuntabilitas Iklim: Siapa yang Harus Bayar?
Menyoroti emisi tidak cukup. Schleussner menyebutkan bahwa pemilik modal harus dimintai pertanggungjawaban. Pajak progresif atas kekayaan dan investasi intensif karbon bisa menjadi salah satu solusi. Hasil pajak tersebut dapat digunakan untuk adaptasi iklim dan pemulihan kerusakan, terutama di negara-negara paling rentan.
Penelitian sebelumnya mendukung pendekatan ini. Pajak atas emisi yang terkait dengan aset dianggap lebih adil dibandingkan pajak karbon umum, yang justru sering membebani kelompok berpenghasilan rendah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
Terkini
-
Jaksa Ungkap Nadiem Makarim Dapat Rp809 Miliar dari Pengadaan Chromebook
-
Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Begini Kata Komisi V
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Masih Dirawat di RS, Sidang Perdana Nadiem Makarim Ditunda: Hakim Jadwalkan Ulang 23 Desember
-
Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas
-
Aroma Hangus Masih Tercium, Pedagang Tetap Jualan di Puing Kios Pasar Induk Kramat Jati
-
Hadir Tergesa-gesa, Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK untuk Kasus Haji
-
BGN Dorong SPPG Turun Langsung ke Sekolah Beri Edukasi Gizi Program MBG
-
Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK
-
Ketua Komisi XI DPR Ungkap Alasan TKD Turun, ADKASI Tantang Daerah Buktikan Kinerja