Penyelenggaraan Haji 2025 Gagal, Poros Muda NU: Banyak Jemaah Ngeluh Tapi Ditutupi

Suara.com - Kementerian Agama dikritik gagal menyelenggarakan Ibadah Haji 2025 dengan baik. Kritik tersebut dilontarkan Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU) yang menilai banyak permasalahan terjadi selama Ibadah Haji 2025 kibat buruknya pelayanan dari pemerintah.

Atas dasar itu Poros Muda NU meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengevaluasi seluruh proses pelaksanaan hingga kinerja Menteri Agama dan jajarannya.

"Penyelenggaraan haji tahun 2025 ini salah satu yang terburuk dari sebelumnya. Presiden Prabowo harus turun tangan memberikan atensi serius dan evaluasi menyeluruh termasuk kinerja kemenag dan jajarannya," kata Koordinator Poros Muda NU, Ramadan Isa kepada media, Minggu, 8 Juni 2025.

Menurut Ramadan, jajaran Kemenag RI gagap mengantisipasi perubahan sistem pelayanan syarikah hingga para jemaah haji menjadi korban ketidakberesan dari mulai pemberangkatan, pemondokan hingga puncak haji (armuzna).

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Poros Muda NU dalam penyelenggaraan haji 2025 juga kacaunya pemondokan, pelayanan transportasi hingga saat puncak haji banyak jamaah yang terlantar saat hendak menuju Arafah dan saat di Muzdalifah hendak menuju Mina untuk Mabit.

"Kemenag tahun ini seperti tidak belajar dari penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah yang menyampaikan kepada kami bagaimana pelayanan disana betul-betul tidak maksimal," ungkapnya.

Poros Muda NU juga mengkritik keras para pejabat negara baik dari Kemenag, BP Haji maupun Timwas DPR yang dinilai tidak kompak dalam menyelesaikan masalah para jemaah. Bahkan terkesan membiarkan dan tidak paham harus melakukan apa demi kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini.

Di sisi lain, Ramadan juga menyentil Menteri Agama Nasaruddin Umar yang seolah-olah menutupi semrawutnya penyelenggaraan ibadah haji 2025 dengan klaim lancar, tidak ada jemaah yang terlantar dan sebagainya.

Dia mengaku kalau sebenarnya banyak jemaah yang mengadu akibat tidak beresnya pelaksanaan ibadah tersebut.

Baca Juga: Banyak Jemaah Haji Indonesia Tak Dapat Tenda di Arafah, Begini Kata Ketua PPIH Arab Saudi

"Menag mengklaim pelaksanaan penyelenggaraan haji lancar seolah semua tertangani dengan baik, padahal banyak laporan dan keluhan jemaah. Dirjen haji sampai harus meminta maaf, ini kan jadi contoh pemimpin yang tidak jujur," tegasnya.

Jemaah Haji Terlantar

Diberitakan sebelumnya,  Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mengungkap sejumlah persoalan krusial selama pelaksanaan Haji 2025, salah satunya persoalan jemaah yang terpisah kembali terjadi sesampainya di Tanah Suci.

"Problem sejak berangkat itu kan jemaah terpisah-pisah, antara suami istri, pembimbing dan jemaahnya. Setelah direkonsiliasi, sampai sini (Arab Saudi) bercerai-berai lagi," kata Fikri lewat keterangannya yang dikutip Suara.com, Sabtu 7 Juni 2025.

Kemudian persoalan yang paling fatal terjadi menjelang puncak haji, ketika jemaah yang akan wukuf menuju Arafah sempat terlantar tanpa kepastian.

"Mereka siap-siap pakai ihram itu sejak Rabu pagi. Yang sore tidak terangkut, malam tidak terangkut, sampai Kamis pagi ada yang belum terangkut. Alhamdulillah, Kamis siang semua sudah bisa tiba di Arafah,” kata Fikri.

Dia menyebut hal itu disebabkan armada transportasi dari pihak syarikah (perusahaan layanan haji Saudi) yang tidak memadai.

Persolan tidak selesai begitu saja, sesampainya di Arafah, para jemaah juga harus dihadapkan dengan kondisi tendah yang kelebihan kapasitas. Jemaah terpaksa menghuni tenda berdesak-desakan.

Menurutnya, Kementerian Agama, melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, mengakui kesalahan itu.

"Ini memang harus dievaluasi syarikah-nya. Ternyata ada yang memaksakan, tenda sudah penuh, sudah overload, tetap saja ditambah-tambah lagi,” ujarnya.

Padahal saat rapat kerja pada 2 Juni 2025 antara Timwas dengan Kemenag serta Syarikah, telah disepakati distribusi kartu Nusuk, sebagai akses vital jemaah, harus selesai pada 3 Juni pukul 20:00 waktu setempat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan target tersebut gagal terpenuhi.

“Faktanya baru Rabu malam 99,5 persen terdistribusi dengan baik. Ini jadi catatan besar,” ungkap politisi PKS tersebut.