Badai Timur Tengah Menghadang, Akankah Pejabat RI Akan 'Ikat Pinggang' Demi Rakyat?

Suara.com - Adanya konflik di Timur Tengah melibatkan Amerika Serikat, Israel vs Iran ternyata memiliki ancaman nyata buat kondisi global, tak terkecuali buat Indonesia.

Jika riuh konflik terus berkepanjangan Pemerintah dipaksa putar otak hadapi sejumlah ancaman yang mengintai, seperti salah satunya kenaikan harga minyak dunia.

Ancaman defisit APBN mungkin bisa saja terjadi karena harga minyak dunia yang terancam terus melambung harganya.

Harga minyak yang tinggi terjadi karena pasokan terganggu seiring perang AS-Israel dengan Iran yang telah memasuki minggu ketiga tanpa tanda-tanda deeskalasi.

Investor memprediksi gangguan pasokan akan terus berlanjut seiring dengan konflik yang masih berkelanjutan tersebut.

Fokus pasar kini tertuju pada hasil rapat Federal Reserve, di mana bank sentral AS diperkirakan tetap mempertahankan suku bunga namun akan memberikan pandangan strategis terkait penanganan inflasi yang terus merangkak naik.

Di sisi lain, blokade Selat Hormuz sempat menyebabkan hilangnya kargo fisik, memicu kerugian ganda bagi perusahaan pemurnian minyak di Asia.

Adanya hal itu memunculkan kekhawatiran mengenai defisit APBN.

Presiden RI Prabowo Subianto ternyata tak tinggal diam. Salah satu opsinya ia meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji sejumlah opsi penghematan, mulai dari pemotongan gaji anggota DPR hingga anggota kabinet.

Baca Juga: Pemerintah Apresiasi Langkah Cepat Polri Identifikasi Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Lantas apakah opsi efesiensi ini akan benar-benar dilakukan? bagaimana penerapannya? apakah pernah dilakukan sebelumnya?

Terinspirasi Pakistan

Kajian efisiensi ala Prabowo tersebut ternyata mengambil inspirasi dari Pakistan. Prabowo menjabarkan sejumlah kebijakan Pakistan sebagai contoh mengenai upaya penghematan anggaran yang bisa dilakukan untuk mencegah defisit.

"Ini hanya contoh ya, ini contoh, maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Pakistan kekinian menerapkan sejumlah kebijakan, semisal memotong waktu kerja per pekan hingga menerapkan work from home (WFH).

"Mereka melaksanakan WFH kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari," kata Prabowo.

Bukan hanya itu, Pakistan bahkan menerapkan pemangkasan gaji bagi para pejabat. Hasil penghematan kemudian dialihkan untuk membantu rakyat di lapisan terbawah.

Prabowo menyampaikan Pakistan juga memangkas pasokan BBM untuk semua kementerian. Pemerintah mewajibkan 60 persen kendaraan dinas untuk tidak digunakan setiap saat.

Menghadapi dampak dari perang, Pakistan kini menyetop semua kunjungan dinas ke luar negeri. Pakistan turut melakukan efisiensi anggaran untuk acara, pesta, dan sebagainya.

Prabowo mengatakan paparannya ihwal kebijakan Pakistan hanya sebagai contoh. Kendati demikian, ia membuka opsi untuk mengkaji penerapan kebijakan serupa.

Pilih Efisiensi Ketimbang Defisit

Pemerintah nampaknya akan lebih serius mengkaji opsi efisiensi anggaran ketimbang menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) imbas kenaikan harga minyak dari perang Amerika Serikat vs Iran.

Hal itu ditegaskan oleh Bendahara Umum negara kita Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya berdalih jika lebih memilih menaikkan defisit APBN, maka Pemerintah harus siap menambah utang. Hal itu bakal menimbulkan protes dari masyarakat.

"Entar lu marah-marah lagi, 'Pemerintah utang terus' katanya," ucap dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dikutip Rabu (18/3/2026).

Kendati begitu Purbaya menegaskan jika skenario masih terus dihitung. Saat ditanya apakah memungkinkan defisit anggaran naik ke 3,5 persen yang kemungkinan menambah Rp 110 triliun, Purbaya menyebut kalau itu tidak diperlukan.

Kebijakan Efisiensi Didukung

Opsi efisiensi salah satunya memangkas gaji pejabat negara seperti Menteri dan Anggota DPR mendapatkan respons positif dari Senayan.

Sebut saja seperti Fraksi Partai Golkar. Lewat Ketua Fraksinya M Sarmuji, menegaskan pihaknya bakal mendukung upaya pemotongan gaji pejabat termasuk anggota DPR demi efisiensi.

"Jika negara membutuhkan kami siap dipotong gaji," kata Sarmuji.

Ia menilai hal ini sebagai langkah simbolik yang penting untuk menunjukkan rasa empati kepada rakyat.

Dukungan juga datang dari Fraksi Partai NasDem. Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, mendorong adanya kajian mendalam mengenai pos-pos mana saja yang perlu diefisiensi.

Namun, ia juga memberikan catatan agar kebijakan ini tidak berdampak negatif pada integritas kerja.

"Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan, misalnya menurunnya kinerja atau meningkatkan potensi korupsi," tutur Sahroni.

Meski demikian, ia menegaskan kesamaan visi dengan pemerintah.

"Tapi pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip sama dengan Presiden: kepentingan rakyat adalah yang utama," katanya.

Purbaya sendiri juga memberikan respons positifnya soal pemotongan gaji tersebut. Meski awalnya sempat mempertanyakan asal-usul wacana itu, Purbaya memastikan bahwa dirinya tidak keberatan jika hak keuangan para menteri harus dikurangi.

"Ya gak apa-apa kalau menteri gajinya dipotong, sudah kegedean juga," kata Purbaya saat ditemui di sela-sela kunjungannya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).

Ada Risiko Besar

Upaya pemerintahan Presiden Prabowo yang tengah mempertimbangkan kebijakan efisiensi nasional—mulai dari pemotongan gaji menteri dan anggota DPR hingga penerapan sistem Work From Home (WFH)—mendapatka juga sorotan tajam.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai wacana tersebut merupakan langkah yang berani secara politik, namun rapuh secara implementasi. Menurutnya, ada beberapa titik buta (blind spot) yang membuat kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang bagi integritas tata kelola pemerintahan.

Pertama, Lucius menyoroti potensi korupsi yang masih marak. Ia memperingatkan bahwa memotong gaji pejabat di tengah budaya korupsi yang masih masif adalah langkah yang tidak realistis.

"Dalam kondisi gaji normal saja korupsi marak terjadi, apalagi jika dipotong," kata Lucius saat dihubungi Suara.com.

Kedua, Lucius menyoroti anomali gemuknya struktur di Kabinet. Ia menilai aneh bila pemerintah bicara penghematan tapi struktur kabinet saat ini justru nampak sangat ekspansif.

"Niat memotong gaji itu nampak seperti jargon saja ketika pemborosan sesungguhnya terjadi melalui birokrasi yang terlampau gemuk," katanya.

Ketiga, efisiensi dengan potongan gaji hanya jadi kebijakan populis namun tidak signifikan secara finansial bagi negara. Sebab, komponen terbesar dari penghasilan pejabat bukanlah gaji pokok, melainkan tunjangan-tunjangan yang melekat.

Daripada terjebak dalam kebijakan yang bersifat simbolis, Lucius menyarankan Presiden Prabowo untuk berani mengevaluasi program-program ambisiusnya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bukan untuk membatalkan, melainkan memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut didasarkan pada azas efektivitas dan kebutuhan, bukan sekadar keinginan politik.

Evaluasi pada level program dinilai akan memberikan penghematan yang jauh lebih signifikan dan berdampak nyata pada ketahanan fiskal nasional di tengah krisis global.