Suara.com - Maraknya aktivitas pertambangan nikel di wilayah timur Indonesia kembali menuai sorotan.
Deretan pulau dari Papua Barat hingga Maluku Utara disebut-sebut masuk dalam radar eksplorasi dan ekspansi industri ekstraktif, termasuk rencana pembelian satu pulau oleh perusahaan tambang besar.
Hal tersebut diungkapkan oleh juru Kampanye Trend Asia, Arko Tarigan, yang mengaku dapat 'bocoran' dari aktivis masyarakat setempat.
"Saya menemukan beberapa potensial yang akan dilakukan pertambangan. Dari Pulau Gag, Gebe dan lain sebagainya. Sampai ke arah Maluku Utara itu ada Pulau Mor, itu yang digadang-gadang," ungkap Arko dalam diskusi virtual bersama Koreksi.org, ditulis Senin (9/6/2025).
"Beberapa obrolan dari kawan-kawan di sana ada yang mau pembelian satu pulau oleh salah satu industri pertambangan besar yang ada di sana," katanya menambahkan.
Arko menilai, dominasi industri ekstraktif di wilayah timur Indonesia bukan tanpa alasan. Ia menyinggung cadangan sumber daya yang melimpah, khususnya nikel, yang sebagian besar berada di kawasan tersebut.
"Kenapa industri ekstrak teknikal ini hanya kebanyakan berada di daerah timur, mulai dari tersebar di Sulawesi, Maluku, sampai di Papua, karena Indonesia memiliki lebih dari setengah sumber cadangan nikel seluruh dunia. Nah, itu tersebar di wilayah timur," ungkapnya.
Kondisi itu, lanjut Arko, berdampak pada arah pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) yang juga terkonsentrasi di wilayah yang sama.
"Makanya fokusnya sekarang, industri taktif dan smelter-smelternya ini berada di wilayah timur," imbuh Arko.
Baca Juga: ASPEBINDO: Indonesia Butuh Tambang Legal, Inklusif, dan Modern
Namun, di balik geliat industri, Arko mengingatkan soal dampak lingkungan yang tak bisa disepelekan. Ia mencontohkan peningkatan kandungan arsenik pada ikan di perairan Weda, Maluku Utara, yang berdasarkan data menunjukkan lonjakan signifikan dalam kurun waktu hampir dua dekade.
"Contohnya aja ikan yang daerah Weda. Dari penelitian Nexus, ikan di daerah Weda itu, dari data 2007 penelitian pertama oleh Dinas Lingkungan Hidup, kalau tidak salah, sampai kemarin 2024, itu 30 kali lipat kandungan arsenik ada dalam tubuh ikan," ujarnya.
Arko pun mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah dalam mencegah penyebaran pencemaran ke kawasan lain.
Dia kemudian menyinggung pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang seolah menyepelekan dampak penambangan nikel di Raja Ampat karena berjarak 30-40 km dari pulai wisata.
Arko menerangkan kalau dampak pencemaran lingkungan, seperti ikan yang terkontaminasi, tentu akan menyebar ke wilayah lain.
"Ikan ini emang bisa ditahan gitu sama Bahlil supaya nggak sampai ke perairan Raja Ampat? Ini kan sebagai salah satu contoh gitu, apakah yang terjadi ini akan bukan soal daerah wisata, tapi pencemaran itu akan menyebar. Mulai dari terumbu karangnya akan hancur, ikannya akan mulai terkontaminasi," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Cinta Laura Geram Keindahan Raja Ampat Terancam Punah: Ini Kegagalan Hati Nurani
-
Kun Wardana Kasih Sederet Alasan Kenapa Raja Ampat Tak Boleh Jadi Lahan Tambang
-
Semua Pertambangan Pasti Merusak Alam, Termasuk di Raja Ampat
-
Raja Ampat Kini Terancam, Omongan Anies saat Debat Capres Disorot: Tak Ada Keadilan di Papua
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo