Suara.com - Ahmad Sahroni yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR membicarakan Raja Ampat saat hadir di podcast Close The Door.
Dalam podcast yang ditayangkan kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Selasa, 10 Juni 2025, Ahmad Sahroni menyinggung orang kuat di balik penambangan Raja Ampat.
"Yang pasti yang punya orang kuat. Pertanyaannya, siapa yang kasih izin ini?" tanya Ahmad Sahroni.
Sebagai 'surga dunia', Ahmad Sahroni menilai Raja Ampat seharusnya dilindungi untuk tempat wisata, bukan tambang.
Ahmad Sahroni menyayangkan pemerintah daerah maupun pusat yang sejak 2017 memberikan izin untuk 'merusak' Raja Ampat.
"Kita nggak ngomong duitnya. Udah pasti duitnya ada, tapi kita bicara gimana keindahan yang memang di dunia (diakui)," terang Ahmad Sahroni.
Bahkan Ahmad Sahroni pun belum sempat mengunjungi Raja Ampat sehingga ikut sedih melihat kerusakan di sana.
Oleh sebab itu, meski izin penambangan diberikan di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Ahmad Sahroni berharap Presiden Prabowo kini dapat menghentikannya.
Baca Juga: Brand Parfum Bikin Video Satire Raja Ampat, Nama Wapres Gibran dan Menteri Bahlil Kena Sindir
"Saya berharap ini bukan hanya di-stop sementara, tapi di-stop permanen," pinta Ahmad Sahroni.
Berbagai jalan tengah bisa dipilih untuk meminimalisir kerugian perusahaan yang sudah terlanjur menerima izin, misalnya memindahkan lokasi tambang.
Namun Ahmad Sahroni tegas menyatakan bahwa mereka harus pindah dari Raja Ampat.
"Minimal kalo mereka udah pegang izin, dituker aja di tempat yang lain agar dia juga tidak rugi. Itu kan lebih bijak untuk selametin keindahan yang ada di Raja Ampat," kata Ahmad Sahroni.
Lagi-lagi Ahmad Sahroni menyinggung orang kuat di balik penambangan di Raja Ampat.
Keyakinan Ahmad Sahroni semakin kuat ketika Bupati Raja Ampat mendadak memberikan pernyataan bahwa penambangan sebaiknya tidak ditutup.
Berita Terkait
-
Prabowo Tak Cabut IUP Nikel PT Gag di Raja Ampat, Hanya Mengawasi
-
Prabowo Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Tersisa 1 Perusahaan Ini
-
Bahlil Izinkan PT GAG Tetap Beroperasi: Tak Masuk Kawasan Raja Ampat, Lebih Dekat ke Maluku Utara
-
Empat Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat Dicabut, Termasuk PT Gag Nikel?
-
Sahroni Desak Tambang Raja Ampat Disetop Permanen: Carilah Makan di Tempat Lain, Jangan Merusak
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check