Suara.com - Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai jika pengaruh Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi nampaknya sudah mulai memudar.
Hal itu, kata dia, ditandai dengan adanya tekanan yang diterima Jokowi sendiri kemudian juga sudah jarang bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Tekanan pada Jokowi dan mulai berkurangnya intensitas pertemuan dengan Prabowo, bisa menandai memudarnya pengaruh Jokowi, terlebih statement anggota kabinet seperti Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia yang akan kembali mendukung Prabowo, bisa jadi menguatkan dugaan jika Jokowi mulai melemah," kata Dedi kepada Suara.com saat dihubungi pada Selasa (10/6/2025).
Selain itu, memudarnya pengaruh Jokowi di kancah politik ditandai dengan belum berlabuhnya Gibran Rakabuming Raka ke partai politik.
"Juga, terkait posisi Gibran yang hingga kini tidak berlabuh ke Parpol, indikasi tambahan jika kekuatan Jokowi mulai kehilangan keseimbangan," katanya.
Di sisi lain, Dedi menilai, justru memudarnya pengaruh Jokowi dirasa bagus.
Terlebih buat pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya.
"Dan ini sebenarnya bagus, Prabowo bisa leluasa secara mandiri lakukan konsolidasi politik tanpa campur tangan Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai memiliki sikap politik yang berbeda terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Beri Warning, Prabowo Auto Ditantang Cabut Izin PT GAG: Mana Berani Dia!
Secara garis besar, PDIP terlihat semakin dekat dan kooperatif terhadap Prabowo, bahkan sudah berperan seperti partai pendukung pemerintah. Namun pada saat yang sama, partai berlambang banteng itu terus melancarkan kritik terhadap Gibran yang juga putra sulung mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebutkan bahwa posisi PDIP saat ini sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah secara de facto.
"Hal itu sangat terlihat dari tidak adanya kritik keras terhadap Prabowo. Nah, artinya di sini sebetulnya PDIP melalui fraksinya di DPR RI sudah sangat kooperatif dan akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo," kata Jamiluddin kepada Suara.com saat dihubungi pada Selasa .
Dengan demikian, kata Jamiluddin, fungsi PDIP saat ini sudah tak jauh berbeda dari partai-partai pendukung pemerintahan lainnya, meski secara formal belum menyatakan bergabung ke dalam koalisi.
"Mereka sudah sama fungsinya sebagai partai yang berada di pemerintahan. Tapi itu hanya secara de facto, karena secara de jure mereka kan belum bergabung," kata dia.
Berbeda dengan pendekatan mereka terhadap Prabowo, Jamiluddin mencatat bahwa PDIP masih menunjukkan sikap kritis terhadap Gibran.
Berita Terkait
-
Susi Pudjiastuti Beri Warning, Prabowo Auto Ditantang Cabut Izin PT GAG: Mana Berani Dia!
-
Murka, Feri Amsari Kuliti Borok Bahlil soal IUP Nikel Raja Ampat: Dia Mau Lari dari Tanggung Jawab!
-
Greta Thunberg Cs Ditangkap Israel Gegara Bela Palestina, Prabowo Diminta Turun Tangan
-
Ucapan Jokowi Terpatahkan! Gibran Ternyata Bisa Dimakzulkan Tanpa Harus Sepaket dengan Prabowo
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!