Skandal Laptop Rp9,9 Triliun, Nadiem Makarim Ungkap Rincian Anggaran ke Deddy Corbuzier

Suara.com - Mantan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim kembali bicara soal dugaan korupsi yang terjadi kementeriannya periode 2019-2024.

Permasalahannya terkait dengan pengadaan laptop chromebook dengan anggaran Rp9,9 triliun

Nadiem Makarim sebelumnya sudah memberikan klarifikasi melalui konferensi pers. Namun Deddy Corbuzier, secara khusus mengundang lelaki 40 tahun tersebut di kanal YouTubenya.

"Sebagai teman, gue mau tanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena ada dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan saat anda menjabat," kata Deddy Corbuzier di kanal YouTubenya pada Rabu, 11 Juni 2025.

Deddy Corbuzier mengaku kaget dengan pemberitaan tersebut. Maka ia pun mau mendengar secara langsung penjelasan dari Nadiem Makarim.

"Gue agak kaget juga, jadi pengin tahu. Jadi, enggak apa-apa kalau gue tanya?" ucap Deddy Corbuzier. "Pastilah okey," jawab Nadiem Makarim dengan lantang.

Deddy Corbuzier langsung bertanya soal angka, sebab Rp9,9 triliun adalah nilai fantastis untuk sebuah laptop.

Mengenai hal ini, Nadiem Makarim menjawab, jumlah tersebut tidak secara keseluhuran digunakan membeli laptop.

Baca Juga: Usai Fiona, Kejagung Periksa Dua Eks Stafsus Nadiem Makarim Kasus Pengadaan Laptop Chromebook

Walaupun narasi yang beredar, Rp9,9 triliun digelontorkan hanya untuk pembelian laptop chromebook.

"Rp9,9 triliun adalah total pengadaan semua alat TIK. Jadi bukan hanya laptop," kata Nadiem Makarim.

Deddy Corbuzier memberikan pertanyaan tegas soal dugaan mark up. Di mana satu unit laptop dihargai Rp10 juta.

Nadiem Makarim kemudian memberikan bantahan. Bahwa harga laptop chromebook tidak sampai Rp10 juta seperti yang diberitakan selama ini.

Pembelian unit laptop tersebut juga tidak dilakukan pihak kementerian, melainkan melalui e-catalogue LKPP.

Sebagai informasi, LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.