Suara.com - Seiring ramainya perbincangan menyoal kasus penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua, pernyataan lama nan kritis dari mendiang ekonom senior, Faisal Basri kembali mencuat ke publik.
Pernyataan lama Faisal Basri ini terkait dugaan penyelundupan nikel ke luar negeri. Ia bahkan dengan berani menyebut nama-nama pejabat tinggi pemerintah RI.
Diketahui, aksi penambangan nikel di kawasan Raja Ampat ramai diperbincangkan publik, khususnya di media sosial. Banyak kalangan mengkritik terkait perizinan tambang di kawasan Raja Ampat dan dikhawatirkan merusak ekologis daerah yang sudah dinyatakan sebagai Warisan Dunia itu.
Belakangan, pemerintah telah mencabut empat Izin Usaha Penambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Kembali ke pernyataan Faisal Basri, beredar potongan video Faisal Basri yang mengulas dampak kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kala menjabat terkait larangan ekspor bijih nikel.
Menurut Faisal Basri, kebijakan tersebut justru merugikan negara secara signifikan, terutama karena sebagian besar sumber daya nikel dimanfaatkan oleh perusahaan asing.
“Yang paling banyak merugikan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, bijih nikel yang dilarang ya, 95 persen bijih nikel itu dipakai untuk perusahaan China,” ucap Faisal dalam rekaman tersebut.
Ia juga menyoroti harga yang ditetapkan pemerintah untuk penjualan bijih nikel ke perusahaan China, yang menurutnya jauh di bawah harga pasar internasional.
“Dikasih harga, kan gak ada harganya, harganya di Shanghai 80 dollar. Pemerintah resmi menetapkan buat China itu 34 dollar,” ungkapnya.
Baca Juga: Lihat Langsung, Angela Gilsha Bikin Pengakuan Mengejutkan Soal Tambang Nikel di Raja Ampat
Faisal bilang bahwa sebagian besar produk hasil olahan nikel diekspor ke China tanpa dikenakan pajak ekspor dalam jangka panjang.
“95 persen produknya diekspor ke China, bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya,” tegasnya.
Sementara dalam potongan video lain, Faisal Basri bahkan berani menyebut sejumlah nama-nama pejabat terkait penyelundupan bijih nikel.
Mulanya ia mengatakan bahwa Menteri ESDM mengimbau agar izin smelter yang baru dihentikan.
"Mengimbau, dia hanya bisa mengimbau, padahal ia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa," kata Faisal.
"Ada yang berkuasa, namanya Luhut Panjaitan, dialah yang berkuasa mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu," tambah dia.
Berita Terkait
-
Lihat Langsung, Angela Gilsha Bikin Pengakuan Mengejutkan Soal Tambang Nikel di Raja Ampat
-
Pantai Teluk Asmara: Miniatur Raja Ampat yang Sama-Sama Tersakiti
-
Raja Ampat Terancam, Hotman Paris Sentil Pemerintah dan Bongkar Perjanjian Freeport
-
Persekutuan Gereja Soal Tambang Raja Ampat: Jangan Cuma Cari Untung, Tapi Lupa Masa Depan Anak Cucu
-
Raja Ampat untuk Wisata Bukan Tambang, Prabowo Dihadapkan Dilema PT Gag
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah