Suara.com - Seiring ramainya perbincangan menyoal kasus penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua, pernyataan lama nan kritis dari mendiang ekonom senior, Faisal Basri kembali mencuat ke publik.
Pernyataan lama Faisal Basri ini terkait dugaan penyelundupan nikel ke luar negeri. Ia bahkan dengan berani menyebut nama-nama pejabat tinggi pemerintah RI.
Diketahui, aksi penambangan nikel di kawasan Raja Ampat ramai diperbincangkan publik, khususnya di media sosial. Banyak kalangan mengkritik terkait perizinan tambang di kawasan Raja Ampat dan dikhawatirkan merusak ekologis daerah yang sudah dinyatakan sebagai Warisan Dunia itu.
Belakangan, pemerintah telah mencabut empat Izin Usaha Penambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Kembali ke pernyataan Faisal Basri, beredar potongan video Faisal Basri yang mengulas dampak kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kala menjabat terkait larangan ekspor bijih nikel.
Menurut Faisal Basri, kebijakan tersebut justru merugikan negara secara signifikan, terutama karena sebagian besar sumber daya nikel dimanfaatkan oleh perusahaan asing.
“Yang paling banyak merugikan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, bijih nikel yang dilarang ya, 95 persen bijih nikel itu dipakai untuk perusahaan China,” ucap Faisal dalam rekaman tersebut.
Ia juga menyoroti harga yang ditetapkan pemerintah untuk penjualan bijih nikel ke perusahaan China, yang menurutnya jauh di bawah harga pasar internasional.
“Dikasih harga, kan gak ada harganya, harganya di Shanghai 80 dollar. Pemerintah resmi menetapkan buat China itu 34 dollar,” ungkapnya.
Baca Juga: Lihat Langsung, Angela Gilsha Bikin Pengakuan Mengejutkan Soal Tambang Nikel di Raja Ampat
Faisal bilang bahwa sebagian besar produk hasil olahan nikel diekspor ke China tanpa dikenakan pajak ekspor dalam jangka panjang.
“95 persen produknya diekspor ke China, bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya,” tegasnya.
Sementara dalam potongan video lain, Faisal Basri bahkan berani menyebut sejumlah nama-nama pejabat terkait penyelundupan bijih nikel.
Mulanya ia mengatakan bahwa Menteri ESDM mengimbau agar izin smelter yang baru dihentikan.
"Mengimbau, dia hanya bisa mengimbau, padahal ia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa," kata Faisal.
"Ada yang berkuasa, namanya Luhut Panjaitan, dialah yang berkuasa mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu," tambah dia.
Berita Terkait
-
Lihat Langsung, Angela Gilsha Bikin Pengakuan Mengejutkan Soal Tambang Nikel di Raja Ampat
-
Pantai Teluk Asmara: Miniatur Raja Ampat yang Sama-Sama Tersakiti
-
Raja Ampat Terancam, Hotman Paris Sentil Pemerintah dan Bongkar Perjanjian Freeport
-
Persekutuan Gereja Soal Tambang Raja Ampat: Jangan Cuma Cari Untung, Tapi Lupa Masa Depan Anak Cucu
-
Raja Ampat untuk Wisata Bukan Tambang, Prabowo Dihadapkan Dilema PT Gag
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Aksi Copet di Tengah Zikir Monas: iPhone 13 Wartawan dan Dompet Jemaah Lenyap
-
Danantara Akui Banyak Masalah Luar Biasa Besar di BUMN, Janji Bereskan Utang Kereta Cepat
-
Satu Tahun Sekolah Rakyat, Ratusan Siswa Torehkan Prestasi
-
Taruna Bhakti Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Gus Ipul: Jadi Fondasi Bentuk Karakter Siswa
-
Apa Arti Kota Global Jika Betawi Kehilangan Akar? FBR Tagih Pergub Lembaga Adat ke Pramono
-
Danantara: Seluruh BUMN Properti Dalam Kondisi Tidak Baik, Akan Dikonsolidasikan
-
Kesukseskan Pemberantasan Judol Tak Hanya dari Turunnya Nominal Transaksi
-
Dukung Program Prioritas Presiden, Mendagri Tito Groundbreaking Sekolah Rakyat Kabupaten Biak Numfor
-
Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 1 hingga 31 Agustus 2026 di Riau
-
Aston Villa Bungkam Indonesia All Stars 3-1 di GBK, Arkhan Kaka Cetak Gol Penghibur