Suara.com - Seiring ramainya perbincangan menyoal kasus penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua, pernyataan lama nan kritis dari mendiang ekonom senior, Faisal Basri kembali mencuat ke publik.
Pernyataan lama Faisal Basri ini terkait dugaan penyelundupan nikel ke luar negeri. Ia bahkan dengan berani menyebut nama-nama pejabat tinggi pemerintah RI.
Diketahui, aksi penambangan nikel di kawasan Raja Ampat ramai diperbincangkan publik, khususnya di media sosial. Banyak kalangan mengkritik terkait perizinan tambang di kawasan Raja Ampat dan dikhawatirkan merusak ekologis daerah yang sudah dinyatakan sebagai Warisan Dunia itu.
Belakangan, pemerintah telah mencabut empat Izin Usaha Penambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Kembali ke pernyataan Faisal Basri, beredar potongan video Faisal Basri yang mengulas dampak kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kala menjabat terkait larangan ekspor bijih nikel.
Menurut Faisal Basri, kebijakan tersebut justru merugikan negara secara signifikan, terutama karena sebagian besar sumber daya nikel dimanfaatkan oleh perusahaan asing.
“Yang paling banyak merugikan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, bijih nikel yang dilarang ya, 95 persen bijih nikel itu dipakai untuk perusahaan China,” ucap Faisal dalam rekaman tersebut.
Ia juga menyoroti harga yang ditetapkan pemerintah untuk penjualan bijih nikel ke perusahaan China, yang menurutnya jauh di bawah harga pasar internasional.
“Dikasih harga, kan gak ada harganya, harganya di Shanghai 80 dollar. Pemerintah resmi menetapkan buat China itu 34 dollar,” ungkapnya.
Baca Juga: Lihat Langsung, Angela Gilsha Bikin Pengakuan Mengejutkan Soal Tambang Nikel di Raja Ampat
Faisal bilang bahwa sebagian besar produk hasil olahan nikel diekspor ke China tanpa dikenakan pajak ekspor dalam jangka panjang.
“95 persen produknya diekspor ke China, bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya,” tegasnya.
Sementara dalam potongan video lain, Faisal Basri bahkan berani menyebut sejumlah nama-nama pejabat terkait penyelundupan bijih nikel.
Mulanya ia mengatakan bahwa Menteri ESDM mengimbau agar izin smelter yang baru dihentikan.
"Mengimbau, dia hanya bisa mengimbau, padahal ia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa," kata Faisal.
"Ada yang berkuasa, namanya Luhut Panjaitan, dialah yang berkuasa mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu," tambah dia.
Berita Terkait
-
Lihat Langsung, Angela Gilsha Bikin Pengakuan Mengejutkan Soal Tambang Nikel di Raja Ampat
-
Pantai Teluk Asmara: Miniatur Raja Ampat yang Sama-Sama Tersakiti
-
Raja Ampat Terancam, Hotman Paris Sentil Pemerintah dan Bongkar Perjanjian Freeport
-
Persekutuan Gereja Soal Tambang Raja Ampat: Jangan Cuma Cari Untung, Tapi Lupa Masa Depan Anak Cucu
-
Raja Ampat untuk Wisata Bukan Tambang, Prabowo Dihadapkan Dilema PT Gag
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
Terkini
-
Kemenko PM Gandeng Pemda Atur Izin Ritel, Jaga Warung Madura dan Toko Kelontong Tetap Hidup
-
Ritel Besar vs Warung Kecil: Kemenko PM Siapkan Aturan Main Baru Biar UMKM Nggak Tumbang!
-
Air Mati Akhir Pekan: Ini Daftar Wilayah Jakarta yang Akan Terdampak Gangguan Suplai PAM Jaya!
-
Melejit di Puncak Survei Cawapres, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik
-
Korupsi CPO: Pengacara 3 Raksasa Sawit Minta Dibebaskan, Gugat Dakwaan Jaksa
-
Kapolda Metro Jaya Perintahkan Propam Tindak Polisi Pelaku Catcalling di Kebayoran Baru
-
Hujan Deras Bikin Jakarta Macet Parah, Dirlantas Polda Metro Turun Langsung ke Pancoran
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
OC Kaligis Sebut Sidang Sengketa PT WKM dan PT Position Penuh Rekayasa, Ini Alasannya
-
Jerat Utang Whoosh: DPD Peringatkan PT KAI di Ambang Krisis, Kualitas Layanan Terancam Anjlok