Prabowo Tegaskan Tidak Ada Rencana Reshuffle, Tapi 50 Persen Publik Minta Ada Perombakan

Ultimatum Pejabat Negara

Sebelumnya, saaat peringatan Hari Pancasila, Prabowo Subianto mengultimatum kepada pejabat negara yang tidak becus bekerja. 

Bahkan dengan tegas, dia meminta pejabatnya untuk mundur, sebelumnya dirinya turun tangan memecatnya langsung. 

"Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur, sebelum saya berhentikan," tegasnya dalam pidatonya saat peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada Senin, 2 Juni 2025.

Sementara itu, Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil surveinya terhadap 1.200 responden yang dilaksanakan pada periode 22-28 Mei 2025. 

Survei menunjukkan bahwa 52 persen responden menyatakan perlu dilakukan pergantian menteri atau setingkat menteri, sementara 48 persen responden menyatakan tidak perlu. 

Dalam survei tersebut menggunakan teknik stratified multistage random sampling dengan margin error 2,90 dan tingkat akurasi 95 persen. 

Setidaknya ada delapan menteri atau setingkatnya yang dinyatakan layak untuk dipecat dari Kabinet Merah Putih.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menempati posisi paling atas yang diganjar layak diganti. Survei menunjukkan ada 43,9 persen responden yang menyatakan bahwa Pigai pantas di-reshuffle. 

Baca Juga: Gonjang-ganjing Kabinet Prabowo, Erick Thohir dan Bahlil Diprediksi jadi Sasaran Empuk Reshuffle

Selain Pigai, ada nama Budi Arie Setiadi yang 35,8 persen responden menilai bahwa menteri koperasi itu layak digeser. 

Kemudian pada urutan ketiga ditempati Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan jumlah responden 17,2 persen. 

Pun berturut-turut nama berikutnya yang layak diganti, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebesar 16,6 persen. 

Kepala Kantor Kepresiden Hasan Nasbi 15,2 persen, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie 11,8 persen, Menteri Kehutanan Raja Uli Antoni 7,5 persen; dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 4,8 persen.