Pengajuan surat permintaan bertwmu tersebut sudah sejak lama dikirim, bahkan jauh hari sebelum Trump menaikkan tarif impor untuk banyak negara, termasuk Indonesia.
"Kita sudah mengirim. Sebelum ada karena sesaat setelah Presiden Trump dilantik," kata Sugiono di Ankara, Turkiye, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (11/4/2025).
Kekinian setelah adanya kebijakan kenaikan tarif impor, Sugiono menegaskan kemungkinan hal tersebut juga ikut dibahas bila nanti Prabowo bertemu Trump.
Tetapi Sugiono belum memastikan kapan Prabowo akan bertemu Trump untuk negosiasi langsung perihal tarif.
"Ya tergantung kapan diterima," kata Sugiono.
Izinkan Tarif Trump Tetap Berlaku
Sementara itu, pengadilan banding federal Amerika Serikat, Selasa (10/6), menyatakan Presiden Donald Trump dapat terus memberlakukan tarif impor globalnya untuk sementara waktu.
Tarif diperbolehkan berlaku sembari pengadilan banding federal meninjau putusan pengadilan yang lebih rendah yang membatalkan kebijakan tersebut pada akhir bulan lalu.
Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Federal di Washington memperpanjang penangguhan sebelumnya atas apa yang disebut tarif resiprokal yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap impor dari hampir semua negara, termasuk bea masuk tambahan terhadap Kanada, China, dan Meksiko terkait isu fentanil.
Baca Juga: Jam Rolex untuk Pemain Timnas Indonesia Jadi Polemik, Menpora Pasang Badan
Dalam perintahnya, pengadilan menyebut bahwa perkara ini terkait dengan “isu-isu sangat penting” dan akan diproses secara cepat. Sidang argumen lisan akan berlangsung pada 31 Juli.
Pengadilan Perdagangan Internasional AS sebelumnya memblokir tarif tersebut pada akhir Mei dengan alasan Presiden Trump telah melampaui wewenangnya saat menggunakan undang-undang darurat era 1970-an untuk memberlakukan kebijakan tersebut, termasuk bea dasar sebesar 10 persen terhadap impor dari hampir seluruh dunia.
Sehari setelahnya, pengadilan banding di Washington mengabulkan permintaan pemerintahan Trump untuk menangguhkan putusan tersebut sementara, dengan menyatakan bahwa keputusan itu “ditangguhkan sementara hingga ada pemberitahuan lebih lanjut sembari pengadilan mempertimbangkan dokumen permohonan.”
Pengadilan memerintahkan para penggugat, termasuk pemilik usaha kecil dan jaksa agung negara bagian, untuk memberikan tanggapan paling lambat Kamis dan pihak pemerintah harus menanggapi paling lambat Senin.
Perintah terbaru dari pengadilan banding tersebut keluar sekitar satu bulan sebelum penghentian 90 hari atas tarif khusus negara tertentu yang dijadwalkan pemerintahan Trump berakhir.
Berita Terkait
-
Trump Minta The Fed Segera Turunkan Suku Bunga, Ini Dampaknya Bagi Nilai Tukar Rupiah
-
Prabowo Angkat Telepon dari Donald Trump, Ngobrol Soal Apa?
-
Jam Rolex untuk Pemain Timnas Indonesia Jadi Polemik, Menpora Pasang Badan
-
Muzakir Manaf Ngobrol Bareng Prabowo saat Bertemu di Jakarta, Bahas 4 Pulau yang Dicaplok Sumut?
-
Gaji Hakim Naik 280 Persen, Prabowo Ungkap Alasan di Balik Keputusannya
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak