Ratusan Guru Besar FKUI Ingin Bertemu Presiden Prabowo: Bukan untuk Meminta Menkes Mundur

Suara.com - Para Guru Besar Fakultas Kedoktetan Universitas Indonesia (FKUI) menyatakan ingin lakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas soal kinerja serta berbagai kebijakan kontroversial dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Dekan FKUI prof. Ari Fahrial Syam mengatakan bahwa ada ratusan guru besar FKUI yang sebenarnya ingin bertemu dengan presiden.

"Kami sangat berterima kasih kalau Bapak Presiden mau bertemu dengan 372 guru besar, kami mengidamkan bertemu dengan Bapak Presiden langsung," kata Ari dalam konferensi pers seruan keprihatinan dari Guru Besar FKUI di Salemba, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

Sebelumnya pada 20 Mei 2025, para guru besar itu telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo yang berisi catatan kritis soal kinerja Kemenkes.

Salah satu yang mereka kritisi ialah sikap pemerintah yang semakin jarang melibatkan akademisi dan ahli dalam membuat kebijakan, terurama terkait dengan kesehatan.

Namun hingga saat ini, Kemenkes dinilai belum ada perbaikan bahkan nampak tidak mengubris seruan para guru besar tersebut.

Guru besar FKUI prof. Budi Wiweko menegaskan bahwa tujuan mereka ingin bertemu Presiden bukan untuk mendesak agar Menteri Kesehatan diganti. Dia menekankan bahwa para guru besar sebenarnya telah memberikan waktu bagi Kemenkes untuk lakukan perubahan. Namun hal itu nampak tidak dilakukan Kemenkes.

"Kami tidak mendesak (menkes) mundur, tapi kami menyampaikan bahwa sudah beri ruang untuk bisa melihat ruang perubahan yang terjadi. Dalam perjalannya kami belum melihat ada perubahan. Jadi sulit bagi kami beri kepercayaan dalan kemajuan kesehatan negeri ini," ujar Wiweko.

Guru Besar FKUI prof. Sandra Widaty menambahkan kalau ratusan rekan sejawatnya kini menaruh harap agar Presiden bisa menyempatkan bertemu mereka.

Baca Juga: Dekan FKUI: Kenapa Senior Melakukan Bullying? Karena Kurang Insentif

"Tentu saja kami menghargai juga memahami bahwa Bapak Presiden itu menghargai kami para guru besar sebagaimana yang disampaikan dalam pidato-pidato sebelumnya. Sehingga besar harapan kami bisa didengar oleh Bapak Presiden," tuturnya.

Dalam aksi sebelumnya pada pertengah Mei lalu itu ratusan Guru Besar FKUI menyampaikan seruan keprihatian atas berbagai kebijakan kesehatan dan pendidikan kesehatan yang belakangan dilakukan pemerintah.

Berbagai kebijakan dari Kementerian Kesehatan itu dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis, sehingga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Respons Menkes

Sebelumnya Menkes Budi Gunadi Sadikin angkat bicara menanggapi adanya sejumlah Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meluapkan kekecewaan atas berbagai kebijakan kesehatan dan pendidikan kesehatan yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Budi menegaskan, kalau transformasi sektor kesehatan yang dijalankan Kementerian Kesehatan kekinian basisnya adalah kepentingan masyatakat.

"Nah, dalam dasar transformasi ini yang teman-teman saya mau sampaikan ya, Kementerian Kesehatan hanya melakukan kebijakan yang berbasis kepentingan masyarakat," kata Budi dalam diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).

Ia menegaskan, memang dipahami bahwa kesehatan tersebut sekulernya banyak.

"Ini banyak sekulernya, tapi sekulernya yang paling besar apa? Yang menerima layanan kesehatan ini 280 juta. Nah, kita di Kementerian Kesehatan semua kebijakan yang kita bikin memprioritaskan 280 juta rakyat ini," katanya.

Budi menyadari jika adanya pergeseran prioritas dalam transformasi kesehatan ini membuat pihak merasa tak nyaman.

"Saya ingin sampaikan, dalam melakukan transformasi ini, karena dulu terjadi ketidakseimbangan dari kepentingan mana yang paling dominan dalam ekosistem kesehatan, sekarang kan bergeser kan, kita geser bahwa kepentingan masyarakat lah yang harus kita utamakan. Pasti akan terjadi ketidaknyamanan, loh saya dulu bisa begini kok sekarang, enggak," ujarnya.

"Karena bergeser, kepentingannya kebijakan kita dibikin lebih ke kepentingan masyarakat. Itu yang nomor dua, pasti akan terjadi," sambungnya.