Strategi Cerdas Pramono Penuhi Tugas Prabowo, Danai Giant Sea Wall Rp 5 Triliun dari Sampah

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan komitmen menjalankan tugas pembangunan Giant Sea Wall sebagai proyek strategis jangka panjang yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menariknya, sebagian sumber pendanaan proyek Giant Sea Wall itu akan diambil dari keuntungan hasil pengolahan sampah di Ibu Kota.

Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun setidaknya empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari masyarakat Jakarta.

Hal ini disampaikannya dalam acara Jakarta Future Festival (JFF) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2025).

“Yang pertama soal sampah dulu. Jadi kalau sampah yang ada di Bantargebang 55 juta tadi, kemudian kita bangun 4 PLTSa, satu PLTS feeder per hariannya 2.500 (ton sampah), itu kurang lebih (menghasilkan) 1.500 megawatt, maka Jakarta kebutuhan listriknya sepenuhnya akan bisa disuplai dari tempat itu,” ujar Pramono.

Menurut dia, pengolahan sampah menjadi energi bukan hanya menjawab kebutuhan listrik dan mengurangi pencemaran, tetapi juga memberi keuntungan ekonomi bagi daerah.

“Sehingga semuanya yang sekarang ini menjadi penyebab polusi di Jakarta kita minta mereka untuk mengubah dan cukup kita gunakan semuanya dari PLTS, maka persoalan sampah selesai, persoalan listriknya terpenuhi, pencemarannya juga berkurang banyak, dan itu kan ada revenue buat Jakarta,” jelasnya.

Keuntungan atau revenue dari pengelolaan energi itulah yang sebagian akan digunakan untuk mendanai pembangunan tanggul laut raksasa tersebut.

“Nah revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun Giant Sea Wall," ungkapnya.

Baca Juga: Prabowo 'Sentil' Pramono Soal Giant Sea Wall: DKI Siap Ikuti Arahan Pusat!

Pramono menjelaskan, dalam pembangunan Giant Sea Wall, kini Pemprov mendapatkan mandat untuk membangun tanggul sepanjang 19 kilometer di laut Jakarta.

"Jakarta di era pemerintahan sebelumnya dapat bagian 12 kilo. Kemarin mendapat tambahan 7 kilo, sehingga total 19 kilometer. Memang tidak kecil angkanya. Tetapi ini kan project untuk long term. Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu,” lanjut Pramono.

Ia juga menyebut, dengan APBD DKI Jakarta saat ini yang mencapai Rp91 triliun, pihaknya menargetkan penguatan fiskal di tahun mendatang demi mendukung proyek tersebut.

“APBD Jakarta sekarang ini Rp91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas 100. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp5 triliun untuk sea wall. Apakah Jakarta mampu atau tidak? Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami,” kata Pramono.

Karena itu, untuk menyiasatinya DKI perlu berbagai sumber pemasukan tambahan, termasuk dari keuntungan pengolahan sampah.

“Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden. Saya yakin pasti di internal Balai Kota akan bisa untuk memenuhi itu," tuturnya.

"Dari mana dananya? Sebagian dari sampah, sebagian dari yang konvensional, pajak, dan sebagainya. Kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan kami yakin kami bisa dan kami mampu,” tambahnya memungkasi.

Instruksi Prabowo ke Pramono Patungan Bangun Giant Sea Wall

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

"Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir," kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Pramono beberapa hari lalu, dan mengirim utusan untuk memastikan bahwa Pemprov DKI mendukung pembangunan mega proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 itu.

Kepala Negara pun mendapat jawaban bahwa Pemprov DKI tentu saja mendukung tanggul laut raksasa yang sudah masuk dalam proyek strategis nasional.

"Saya dapat jawaban 'dukung'. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan," kata Prabowo.

Prabowo pun memproyeksi APBD dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan tanggul laut raksasa setidaknya mencapai 8 miliar dolar AS, yang dapat dialokasikan per tahun sebesar 1 miliar dolar AS.

Menurut Presiden, pembangunan tanggul laut raksasa ini memang diprioritaskan untuk Jakarta, serta beberapa kota lain, seperti Semarang, Pekalongan dan Brebes.

"Air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka," kata Presiden.

Prabowo pun membuka sejumlah perusahaan asing, baik dari China, Jepang, Korea Selatan, hingga kawasan Eropa dan Timur Tengah untuk ikut berinvestasi dalam proyek tanggul laut raksasa.

"Tapi, kita tidak tunggu (kerja sama), kita akan gunakan kekuatan (anggaran) kita sendiri," kata Presiden.