"Dan ini sudah tidak bisa ditolak lagi, karena mereka rata-rata memang bekerja di Jakarta. Sehingga itulah yang kemudian kami akan atur," lanjutnya.
Sementara itu, pengamat transportasi Muhammad Akbar menilai Jakarta sebenarnya sudah sangat siap untuk menerapkan sistem ERP.Menurutnya, tak ada alasan regulasi yang menghambat, sebab dasar hukumnya sudah jelas.
"Artinya, secara regulasi, tidak ada lagi alasan untuk menunda," kata Akbar.
Akbar menjelaskan, Jakarta sudah memiliki infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi, mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, hingga Mikrotrans. Semua moda itu telah terkoneksi secara fisik maupun tarif.
"Jika semua prasyarat tersebut sudah terpenuhi, maka hambatan terbesar dalam penerapan ERP saat ini bukan lagi soal teknis. Tantangan utama kini adalah faktor politik dan sosial, yakni keberanian pengambil kebijakan untuk bertindak, serta kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tergantung Urgensinya, Dedi Mulyadi Pikir-pikir Ikut Patungan Subsidi Transjabodetabek Bareng DKI
-
Jakarta Beri Subsidi Rp 11.500 untuk Warga Jabar dan Banten yang Naik Bus Transjabodetabek
-
Warga Ramai Berwisata, Muncul Usulan Tarif Transjabodetabek Blok M-PIK 2 Dinaikkan Tiap Akhir Pekan
-
Klaim Rute Transjabodetabek Blok MPIK 2 Banjir Penumpang, Pramono: Hari Libur Paling Tinggi
-
Pengamat: Transjabodetabek Buka Akses Masyarakat Kelas Bawah Liburan ke PIK 2
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT