Pramono Anung Akan Tambah 5 Rute Baru Transjabodetabek, Hingga ke Cianjur

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan menambah lima rute baru jaringan transportasi massal Transjabodetabek selama ia menjabat, termasuk hingga ke Cianjur, Jawa Barat.

Pramono menegaskan Jakarta siap menanggung beban subsidi untuk penumpang dari wilayah penyangga ibu kota, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan bahkan Cianjur.

"Maka kami akan membuka kurang lebih 10 rute baru. Sekarang yang sudah dibuka lima, akan ada lima lagi," kata Pramono dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Dalam forum tersebut, hadir pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Gubernur Banten Andra Soni. Ketiganya duduk satu meja bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membahas sinergi kawasan megapolitan.

Bagi Pramono, kemacetan Jakarta tak bisa diselesaikan jika hanya menitikberatkan pada layanan Transjakarta dalam kota.

Ia menyebut bahwa pada pagi hari, Jakarta dibanjiri sekitar 4,5 juta orang dari daerah penyangga, yang kemudian kembali ke rumahnya masing-masing pada sore hari. Karena itu, perluasan jalur Transjabodetabek perlu untuk segera dilakukan.

Untuk menarik minat warga wilayah aglomerasi agar mau beralih ke transportasi publik, Pramono mengaku Pemprov DKI siap memberikan subsidi penuh kepada 15 golongan masyarakat yang tinggal di luar Jakarta, sebagaimana telah berlaku untuk warga ibu kota.

"Nantinya dengan Transjabodetabek ini, untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan 15 golongan, kami gratiskan," ucap Pramono.

Rencana subsidi tersebut, kata dia, akan ditopang oleh kebijakan fiskal daerah, salah satunya melalui penyesuaian tarif parkir kendaraan pribadi dan penerapan sistem jalan berbayar elektronik (ERP). Langkah itu juga ditujukan untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Baca Juga: Sudah Tertunda Sekian Lama, Pramono Pede Bisa Terapkan Kebijakan Jalan Berbayar ERP

"Sehingga, dengan demikian, orang mau bawa mobil monggo-monggo saja, tapi bayar. Sedangkan bagi warga yang mau naik transportasi publik, 15 golongan, baik Jakarta, di luar Jakarta, gratis," tegas Pramono.

Khusus untuk proyek ERP, yang telah digagas sejak Gubernur Sutiyoso menjabat sebagai pemimpin Jakarta, Pramono yakin bisa segera diterapkan.

Menurut Pramono, penerapan ERP menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

Sistem ERP akan memungut biaya dari kendaraan pribadi yang melintas di sejumlah ruas jalan tertentu di Jakarta. Seluruh pendapatan dari ERP, kata Pramono, akan difokuskan untuk membiayai angkutan massal dan memberikan subsidi lintas wilayah.

"ERP sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta. Maka dengan demikian, ada asas keadilan di sana," tegasnya.

Pramono menilai ERP adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan mobilitas. Ia menyoroti beban Jakarta setiap pagi hari, saat sekitar 4 hingga 4,5 juta warga dari wilayah penyangga masuk ke Jakarta.

"Dan ini sudah tidak bisa ditolak lagi, karena mereka rata-rata memang bekerja di Jakarta. Sehingga itulah yang kemudian kami akan atur," lanjutnya.

Sementara itu, pengamat transportasi Muhammad Akbar menilai Jakarta sebenarnya sudah sangat siap untuk menerapkan sistem ERP.Menurutnya, tak ada alasan regulasi yang menghambat, sebab dasar hukumnya sudah jelas.

"Artinya, secara regulasi, tidak ada lagi alasan untuk menunda," kata Akbar.

Akbar menjelaskan, Jakarta sudah memiliki infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi, mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, hingga Mikrotrans. Semua moda itu telah terkoneksi secara fisik maupun tarif.

"Jika semua prasyarat tersebut sudah terpenuhi, maka hambatan terbesar dalam penerapan ERP saat ini bukan lagi soal teknis. Tantangan utama kini adalah faktor politik dan sosial, yakni keberanian pengambil kebijakan untuk bertindak, serta kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan," pungkasnya.