Suara.com - Tujuh bulan setelah resmi menjabat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menjadi sorotan.
Bahkan, pengamat politik menilai, Gibran tampak tak memiliki kekuatan apa pun di dalam pemerintahan. Ia disebut hanya digunakan untuk memperoleh 'suara' dalam Pilpres 2024, terutama guna mengamankan pendukung ayahnya.
Sebagai wapres termuda dalam sejarah Indonesia, langkah politik putra sulung mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ini dihadapkan pada gelombang ketidakpuasan publik dan keraguan atas pengaruhnya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di satu sisi, Gibran aktif menjalankan tugas-tugas seremonial kenegaraan.
Belum lama ini, ia terlihat turun ke sawah di Ngawi, Jawa Timur, bersama Menteri Pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.
Gibran juga meluncurkan seri video monolog di YouTube yang membahas isu-isu nasional, sebuah upaya yang dinilai sebagai cara untuk membangun citra di kalangan pemilih muda.
Namun, upaya tersebut tampaknya belum mampu meredam kritik.
Banyak pihak, terutama dari kalangan menengah, masih memandang Gibran sebagai simbol politik dinasti.
Kenaikan posisinya yang cepat, dari Wali Kota Surakarta menjadi wakil presiden, terus menjadi perbincangan hangat, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial terkait batas usia calon wakil presiden.
Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Khawatir Orang Peduli Raja Ampat Cuma karena Benci Rezim Prabowo
Sejumlah analis politik menilai Gibran kesulitan untuk memainkan peran yang substansial di luar acara-acara resmi.
Keterlibatannya dalam rapat-rapat strategis dan pengambilan kebijakan penting disebut masih minim.
Seorang analis dari Universitas Atma Jaya, Yoes Kenawas, dikutip dari The Stars, Rabu (18/6/2025), memberikan pandangannya.
“Tampaknya ada persepsi yang terus-menerus bahwa ia tidak memperoleh jabatannya melalui kompetensi atau pengalaman, melainkan jabatan tersebut diperolehnya melalui kesepakatan gelap dan manipulasi hukum,” ujar Yoes.
“Ini adalah gambaran yang sulit untuk dihilangkan," imbuhnya lagi.
Lebih lanjut, Yoes menambahkan bahwa lingkaran dalam Presiden Prabowo Subianto belum melihat Gibran sebagai pemain kunci dalam kekuasaan.
Berita Terkait
-
Pandji Pragiwaksono Khawatir Orang Peduli Raja Ampat Cuma karena Benci Rezim Prabowo
-
Dihantui Penampakan di Film Lorong Kost, Gibran Marten Kabur dari Tempat Penginapan
-
Jadi Paket Genre Lengkap, Film Lorong Kost Bakal Hadirkan Unsur Horor, Komedi dan Drama
-
Beredar Foto Menu MBG Diganti Kudapan Tinggi Kadar Gula, Bikin Orangtua Geram
-
Tanda Tangan Bobby Nasution Disorot, Benarkah Tak Ikhlas Lepas 4 Pulau ke Aceh?
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas
-
CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan
-
Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?
-
Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan
-
Anggota DPR Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di Ponpes Pati, Desak Pelaku Segera Ditangkap
-
Wakil Ketua Komisi X DPR Desak Presiden Prabowo Hapus Cluster Guru, Minta Status Disatukan Jadi PNS