SPMB 2025 Dinilai Langgar Putusan MK, JPPI Desak Pemerintah Biayai Penuh Siswa Swasta

Suara.com - Pemerintah dikritik belum mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai tafsir Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas terkait sekolah tanpa dipungut biaya di SD dan SMP dalam melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai bahwa seharusnya putusan MK itu sudah mulai diberlakukan sejak SPMB 2025 dilakukan.

"Namun, aturan SPMB 2025 tidak tegas mewajibkan Pemda untuk membiayai anak-anak di sekolah swasta," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya, Jumat 20 Juni 2025.

Menurut Ubaid, ketentuan yang diatur dalam SPMB 2025 dinilai masih membuka ruang ketidakadilan bagi anak-anak yang gagal masuk sekolah negeri.

Padahal, berdasarkan putusan MK tentang tafsir Pasal 34 Ayat 2 UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), negara wajib menjamin akses pendidikan dasar tanpa pungutan, termasuk bagi siswa yang bersekolah di lembaga swasta.

Ubaid menyebut bahwa aturan dalam SPMB 2025 sekadar menyinggung kalau pemda dapat memberikan bantuan pendidikan.

Hal itu dinilai sebagai sikap rendahnya kemauan politik dari pemerintah dalam melindungi hak anak atas pendidikan.

“Kalau sekadar memberikan bantuan, periode lalu juga sudah, dan itu jelas dianggap inkonstitusional oleh MK. Jadi harus dibiayai total kebutuhannya bukan sekadar bantuan parsial," tegas Ubaid.

Ia menegaskan bahwa amanat UUD 1945 pada Pasal 31 Ayat 2 menyebutkan kalau setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.

Baca Juga: SPMB 2025 Dinilai Diskriminatif, JPPI: Pemerintah Lupa Hak Semua Anak atas Pendidikan

Lantaran itu, frasa 'tanpa dipungut biaya' dalam Pasal 34 Ayat 2 UU Sisdiknas harus diwujudkan secara utuh.

Sebelumnya diberitakan bahwa hingga saat ini pemerintah masih dalam proses tindak lanjut keputusan MK tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah masih perlu lakukan rapat tingkat menteri atau RTM karena kebijakan itu melibatkan banyak kementerian serta stakeholder lain.

"Kita dalam waktu cepat akan segera koordinasi untuk rapat tingkat menteri," kata Pratikno ditemui di Kantor PMK, Jakarta, Senin 16 Juni 2025.

Dia menambahkan bahwa masing-masing kementerian saat ini masih menyiapkan tindak lanjut dari kebijakan tersebut, terutama nerkaitan dengan akses pendidikan.

Pratikno memastikan kalau kementeriannya akan memantau progres dari setiap kementerian.

"Saya akan cek progresnya seperti apa. Tetapi sudah ada tim kementerian teknis yang menyiapkan tindak lanjutnya. Terutama Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama," ujarnya.

Diketahui, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan biaya pendidikan gratis selama 9 tahun dianggap sebagai sejarah penting bagi masa depan pendidikan di Indonesia.

Dalam putusan yang dibacakan hari ini, Selasa 27 Mei 2025, MK mengabulkan permohonan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) untuk sebagian, terkait uji materi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Keputusan krusial MK itu menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Artinya, pasal tersebut hanya konstitusional sepanjang dimaknai bahwa 'Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.'

Sebelumnya, pelaksanaan SPMB tahun 2025 menuai protes setelah ditemukan adanya dugaan kecurangan.

SPMB dinilai masih belum adil dan belum berpihak pada prinsip perlindungan hak semua anak atas pendidikan.

JPPI menilai sistem SPMB 2025 masih diskriminatif dan terjebak dalam masalah klasik, yaitu perebutan kursi di sekolah negeri, tanpa memberikan solusi komprehensif bagi mayoritas anak yang tidak tertampung.

Kasus jual beli kursi ini terjadi mengikuti hukum pasar supply and demand. Semakin tinggi permintaan karena barang yang langka, maka semakin tinggi harga jual.

"Inilah pintu masuk kasus jual beli kursi, pungli, dan manipulasi yang sudah diberantas. Ada permintaan yang sangat tinggi (demand), sementara penyediaan (supply) yang sangat minim,” kata Ubaid.