Suara.com - Konsep retret dalam persiapan program Sekolah Rakyat dinilai bermanfaat, kendati tuai kritik publik karena terkesan mengandung unsur militerisasi. Retret Kepala Sekolah Rakyat itu diketahui dilakukan selama lima hari.
Retret tersebut kemudian dibagi, selama tiga hari pertama para kepala sekolah itu ditempatkan di Balai Diklat Kementerian Sosial di Margaguna, Jakarta Selatan.
Kemudian pada Rabu 18 Juni 2025 malam, mereka dipindahkan ke barak militer Komplek Resimen Arhanud I, Faletehan, Kodam Jaya, Jakarta.
Seorang Kepala Sekolah Rakyat dari Sentra Pangurangi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), M Jufrianto, mengungkapkan bahwa salah satu materi retret memang disampaikan oleh purnawirawan TNI.
Namun, dia memastikan bahwa tidak ada unsur militerisasi selama kegiatan retret.
"Highlight-nya itu adalah tentang pengabdian, di sini betul-betul kita rasakan. Karena yang dihadirkan adalah purnawirawan mayjen, saya lupa namanya, bapak yang betul-betul umur sudah 77 tahun, tetapi bagaimana pengabdiannya untuk mengajarkan tentang nilai-nilai juang 1945," cerita Jufrianto ditemui usai acara retret, Jumat 20 Juni 2025.
Tercatat sejumlah 42 Kepala Sekolah Rakyat menjalani retret selama dua hari di lingkungan barak TNI dengan fasilitas sederhana.
Jufrianto bercerita, bersama puluhan kepala sekolah dari berbagai daerah lainnya juga merasakan tidur dengan alas seadanya ala prajurit TNI.
"Jadi kita betul-betul beralaskan kayak TNI, itu tidur di situ," ungkapnya.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Beroperasi 24 Jam, Fokus Bangun Karakter Anak dari Keluarga Miskin
Menurut Jufrianto, pengalaman itu bermanfaat pula untuk lebih memiliki empati terhadap masyarakat dari kalangan bawah.
"Memang nggak seperti orang-orang miskin, tetapi kan kita betul-betul bagaimana survive di sini. Antre juga, karena kan sekolah rakyat ini prinsipnya boarding, jadi mereka (siswa) juga akan antre makanan, itu kita rasakan di sini."
"Paling tidak gambaran sedikit mengenai yang begitu-begituan kita sudah rasakan. Ketika kita sudah merasakan, saya yakin kita tidak akan serta-merta men-judge," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo juga telah menegaskan bahwa retret ini bukan bentuk militerisasi pendidikan.
Meski dilaksanakan di barak TNI, tujuannya adalah memperkuat karakter para pendidik, bukan mengubah mereka jadi tentara.
"Ini bukan pendidikan militerisasi ya, saya klarifikasi. Ini pendidikan karakter, pendidikan kedisiplinan. Memang yang punya kesatuan, yang punya kedisiplinan, kebetulan tentara, ya sudah kita berkolaborasi," kata Agus.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang