Suara.com - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meyakini Presiden Prabowo Subianto bakal menjadikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Inisiatif itu diyakini akan menggeser arah dan paradigma sistem ekonomi nasional dari berorientasi neoliberal menjadi lebih berpihak pada rakyat.
Dalam acara dialog Penggerak Koperasi, di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Ferry menjelaskan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih bukan hanya tugas Kementerian Koperasi, melainkan melibatkan kolaborasi 18 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam satuan tugas khusus.
Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih ini bertugas untuk memastikan bahwa rakyat pedesaan menjadi tujuan dari semua sumber daya yang dimiliki negara akan dialirkan ke desa-desa.
"Nantinya, diharapkan akan ada pertumbuhan di desa-desa, baik ekonomi, sosial, dan lainnya. Bahkan, masalah di desa seperti tengkulak, rentenir, dan pinjol, akan terselesaikan dengan adanya Kopdes Merah Putih," ujarnya, dikutip dari keterangan kementerian, Jumat 20 Juni 2025.
Ferry mengatakan bahwa tahapan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih telah selesai 100 persen. Tahap berikutnya, yaitu operasionalisasi, akan dimulai pada Juli hingga Oktober dan diperkirakan akan menjadi tantangan yang lebih besar.
Selain menyukseskan Kopdes Merah Putih, Ferry menyatakan Kementerian Koperasi akan berfokus pada hilirisasi nasional. Kemenkop akan mendorong koperasi untuk lebih terlibat dalam sektor industri, bahkan masuk ke area yang sebelumnya belum terjamah, seperti koperasi susu yang memiliki pabrik pengolahan susu sendiri atau koperasi sawit yang memiliki pabrik mini CPO.
Kemenkop juga sedang menyusun draf Undang-Undang Perkoperasian yang baru, sebab UU Nomor 25 Tahun 1992 dinilai sudah tidak relevan lagi sebagai pedoman pengembangan koperasi di Indonesia.
Kolaborasi
Baca Juga: Gebrakan di Tanah Rempah, 100 Persen Desa Maluku Kini Punya Kopdes, Siap Akhiri Era Tengkulak
Dewan Koperasi Wilayah Jawa Timur Oetomo Sapto Amien menyatakan, upaya kolaborasi akan memperkuat fungsi dan manfaat dari Koperasi Desa Merah Putih Rengel Kabupaten Tuban terutama dalam memberi kesejahteraan bagi masyarakat.
“Koperasi Rengel ini punya anggota konkret sekitar 500 orang. Ini sangat bagus karena kalau koperasi tidak ada anggotanya bagaimana refleksi dari koperasi tersebut,” katanya kepada ANTARA di Surabaya.
Sejauh ini, Pemerintah Desa Rengel melalui Koperasi Desa Merah Putih telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem termasuk melalui kerja sama strategis antar-koperasi yakni dengan Koperasi Produsen Berkah Telur Blitar.
Oetomo menyebutkan Kopdes Merah Putih Rengel Tuban merupakan salah satu koperasi yang memiliki anggota sangat banyak yakni mencapai 593 anggota aktif hingga saat ini.
Ia menjelaskan, banyaknya warga Desa Rengel, Tuban yang terlibat aktif dalam Kopdes Merah Putih lantaran mereka telah memiliki wawasan bahwa koperasi memiliki nilai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa.
Desa Rengel, Tuban, memiliki potensi pertanian yang sangat baik terutama komoditas jagung karena dalam sekali panen menghasilkan lebih dari 500 ton. Potensi ini telah dikelola secara baik oleh Koperasi Desa Merah Putih setempat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua